Banda Aceh — Divisi Humas Mabes Polri menggelar diskusi penyelesaian sengketa informasi dengan Komisi Informasi di kewilayahan Polda Aceh, di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Rabu (5/8).
Tim Divisi Humas Polri yang hadir Kabag Anev Biro PID Divhumas Polri Kombes Pol Sugeng Hadi Sutrisno, Kabag Yaninfodok Biro PID Divhumas Polri Kombes Pol Tjahyono Saputro, AKBP Trihastuti dan 2 orang PNS Biro PID Divhumas Polri.
Diskusi penyelesaian sengketa informasi itu dibuka Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada, dan dihadiri Irwasda Kombes Pol Marzuki Ali Basyah, sejumlah Pejabat Utama dan Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Aceh Drs. Yusran, M.Si.
Amanat tertulis Kadiv Humas Polri yang dibacakan Kabag Yaninfodok Biro PID Divhumas Polri Kombes Pol Tjahyono Saputro, diantaranya menyampaikan, Polri sebagai badan publik selain bertugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Polri juga harus mampu menjamin kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya baik dalam memberi maupun menerima informasi.
Dikatakannya, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, telah mengamanatkan badan publik termasuk Polri untuk memberikan layanan informasi yang antara lain, menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, baik secara berkala, serta merta, maupun setiap saat kepada masyarakat ataupun badan hukum yang membutuhkan informasi dengan prinsip mudah, cepat, dan murah, dan jika tidak dapat memberikan layanan informasi yang tepat maka akan berakibat pada terjadinya sengketa informasi.
Pelayanan informasi ini, tentu harus diselenggarakan secara sungguh-sungguh, dan diperlukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan secara benar.
Dalam pasal 17 Undang-undang keterbukaan informasi publik diatur mengenai informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang tidak bisa dibuka/diakses oleh publik/masyarakat.
Pengecualian informasi ini juga harus sudah melalui proses mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan kemudian ditetapkan dalam sebuah surat penetapan hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
