BANDA ACEH — Pemecatan dokter kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Banda Aceh dr Bahrul Anwar karena menuntut haknya dan memposting kritikannya kepada Wali Kota Banda Aceh di media sosial, kini berbuntut panjang.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (YLBHI-LBH Banda Aceh) yang kini menjadi kuasa hukum dr Bahrul Anwar berencana akan melakukan upaya hukum berupa gugatan terhadap Direktur RSUD Meuraxa dan juga Wali Kota Banda Aceh.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat Husni Putra, Senin (11/4), setelah resmi menjadi kuasa hukum dr Bahrul Anwar.
“Sebagaimana diketahui, dr Bahrul Anwar merupakan Pegawai Kontrak yang bertugas sebagai Dokter Umum pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Meuraxa. Dia diberhentikan lantaran mengkritik wali kota Banda Aceh melalui story instagram miliknya,” kata Muhammad Qodrat dalam keterangannya, di Banda Aceh, Senin (11/4)
Kritikan itu, Qodrat menjelaskan, dilontarkan karena insentifnya sebagai tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 belum dibayar.
Pemberhentian dr Bahrul Anwar, tertuang dalam SK Direktur RSUD Meuraxa Nomor: 820/992/2022 tertanggal 5 April 2022.
Dari hasil wawancara YLBHI-LBH Banda Aceh dengan dr Bahrul Anwar, diketahui dr Bahrul Anwar bukanlah satu-satunya tenaga kesehatan yang belum menerima insentif Covid-19. Banyak rekan-rekan dr Bahrul Anwar lainnya sesama tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Meuraxa belum menerima pembayaran insentif Covid-19.
Akan tetapi, mereka tidak berani bersuara karena khawatir akan bernasib sama dengan dr Bahrul Anwar.
Pemberhentian dr Bahrul Anwar, Qodrat mengatakan adalah salah satu bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi dan hak asasi manusia.
“Pemberhentian dr Bahrul Anwar juga menunjukkan sikap Direktur RSUD Meuraxa dan Wali Kota Banda Aceh yang arogan serta anti terhadap kritikan,” tegas Qodrat.
Terhadap persoalan ini, kata Qodrat, YLBHI-LBH Banda Aceh akan menempuh segala upaya hukum yang tersedia.
