Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

DPR Minta Gubsu Bobby Hentikan Razia Kendaraan Plat Aceh: Langgar Semangat NKRI

"NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada ego sektoral atau kedaerahan yang justru melemahkan persatuan bangsa. DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan," tutur Saan.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Jakarta, Infoaceh.net — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, menanggapi maraknya pemberitaan terkait razia kendaraan berpelat Aceh di wilayah Sumatra Utara (Sumut) yang sempat viral di media sosial.

Saan Mustopa meminta Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menghentikan aksi razia truk pelat Aceh yang melintasi jalan di Sumut.

Saan memintanya menghentikan segera tindakan tersebut, karena bisa menimbulkan ketegangan antar daerah.

Tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi karena berpotensi memicu ketegangan antardaerah dan mencederai semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Hal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menimbulkan berbagai ketegangan antardaerah. Kita ini negara kesatuan, bukan kumpulan ego kedaerahan. Benih-benih seperti itu harus segera dihentikan,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

Menurut Saan, pemerintah daerah seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penegakan aturan di lapangan.

Razia yang bersifat diskriminatif terhadap nomor polisi dari daerah tertentu justru akan menimbulkan keresahan masyarakat dan mengikis rasa persatuan.

Apalagi berpotensi merusak hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara.

“DPR akan meminta penjelasan dan mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menangani persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut karena bisa merambat menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” tegas legislator Fraksi NasDem tersebut.

Saan juga mengingatkan bahwa prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara adalah menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan.

Segala tindakan yang berpotensi menimbulkan friksi antar daerah harus segera dicegah.

“NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada ego sektoral atau kedaerahan yang justru melemahkan persatuan bangsa. DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” tutur Saan.

author avatar
Raisa Fahira

Kasih Komentar

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

Lainnya

Data kontak yang digunakan pelaku, lengkap dengan foto profil dan nama Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh. (Foto: Tangkapan layar)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Tutup