“Secara nasional, mekanisme pengajuan klaim dari rumah sakit untuk penjaminan GGAPA pada anak dalam Program JKN merujuk pada panduan tata laksana yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3305/2022 Tentang Tata Laksana Dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya untuk pengajuan klaim pelayanan Kesehatan GGAPA dilakukan secara kolektif setiap bulan melalui Aplikasi e-claim INA-CBG’S,” jelas Mahlil.
Mahlil melanjutkan, dari 30 kasus gagal ginjal akut pada anak tersebut yang telah diklaim ke BPJS Kesehatan adalah sebanyak 13 kasus, pending sebanyak 5 kasus karena pending sedang dilengkapi berkas penunjang dan aspek medis lainnya serta berita acara kesepatakan Pusat Pembiayaan Kemenkes dan 12 kasus belum ditagihkan atau belum diklaim ke BPJS Kesehatan karena sedang dalam proses dan ada yang masih dirawat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena yang merupakan Ketua Tim Kunjungan Kerja ini mengatakan berdasarkan penyampaian dari para stakeholder yang hadir pada kesempatan tersebut seperti dari Dinas Kesehatan Aceh, RSUDZA, Balai Besar POM Aceh, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan lainnya, kasus GGAPA di Aceh sudah menurun dan dapat dikendalikan serta telah ada upaya-upaya pencegahan.
“Dari kunjungan kerja ini, dapat kami simpulkan bahwa penanganan kasus GGAPA di Aceh saat ini sudah mulai terkendali, sehingga dapat disimpulkan untuk pemicu gagal ginjal akut di Aceh sudah bisa diidentifikasi. Harapannya agak semua pihak dapat melakukan kolaborasi agar tidak lagi meningkatnya kasus ini seperti melakukan pencegahan dan pengawasan termasuk tidak perlu khawatir untuk urusan pembiayaan telah dijamin oleh BPJS Kesehatan,” kata Melki biasa ia disapa.
Melki menambahkan, untuk obat Antidotum yang sudah dikirim juga sudah bisa dipakai untuk menekan dan mengurangi anak-anak meninggal di Aceh karena gagal ginjal akut.
