JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPRA Tantawi bersama anggotanya Ismail A Jalil, Kartini Ibrahim dan Bardan Sahidi mengadakan kunjungan kerja ke Anjungan Pemerintah Aceh Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Rabu (30/11).
Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi VI DPRA Tantawi meminta agar Anjungan Pemerintah Aceh TMII aktif berkoordinasi dengan instansi terkait promosi seni budaya Aceh.
“Komisi VI DPRA pada prinsipnya siap mendukung secara regulasi terhadap keberadaan Anjungan Pemerintah Aceh TMII dalam mengenalkan dan mempromosikan adat dan budaya Aceh,” kata Tantawi.
Untuk itu Tantawi mempersilakan Anjungan Pemerintah Aceh TMII mengajukan usulan-usulan kegiatan, agar adat dan budaya Aceh bisa dikenalkan terutama kepada para siswa TK, SD, SMP dan SMA hingga mahasiswa.
Menurut Wakil Ketua Komisi yang membidangi Keistimewaan dan Kekhususan Aceh ini, pihaknya juga akan membantu Anjungan Pemerintah Aceh TMII bisa menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Selain masalah promosi adat dan budaya, Ketua Komisi VI juga menanyakan ada tidaknya retribusi daerah di Anjungan Pemerintah Aceh.
Kasubbid Promosi dan Pameran Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Teuku Syafrizal selaku Pimpinan Anjungan Pemerintah Aceh TMII menjelaskan sampai saat ini belum ada retribusi daerah karena memang belum ada regulasinya.
“Namun potensi ada, dari pemanfaatan fasilitas yang ada di Anjungan Pemerintah Aceh TMII di luar untuk pembinaan komunitas masyarakat Aceh,” terang Teuku Syafrizal.
Pada saat berkeliling Anjungan Pemerintah Aceh TMII untuk melihat fasilitas yang ada, Teuku Syafrizal juga mengenalkan keberadaan perpustakaan yang diapresiasi para wakil rakyat tersebut.
Dengan sejumlah fasilitas yang sudah tersedia setelah dilakukannya revitalisasi Anjungan Pemerintah Aceh TMII, Teuku Syafrizal menyebutkan perlu ada penambahan tenaga kerja.
“Untuk merawat taman seluas 3.000 meter persegi perlu tambahan tenaga pemeliharaan taman. Selain itu juga teknisi di bidang IT dan tenaga keamanan,” ungkap Teuku Syafrizal, seraya berharap Komisi VI DPRA bisa menjadikannya sebagai pertimbangan.
