“Sebagai pejabat negara yang dikirim oleh Mendagri untuk memimpin daerah, Pj Wali Kota jangan terlalu lama dininabobokkan, nanti justru persoalan tak tejawab dan masalah baru tak terhindarkan, sayang masyarakat jika dipimpin oleh pejabat yang tidak tegas dan peduli. Ujung-ujungnya akan merusak citra pemerintah pusat terutama Kemendagri.
Jadi, sekali lagi kami tegaskan harus segera mawas diri dan lakukan pembenahan serta laksanakan program nyata yang menyentuh masyarakat untuk jangka pendek, jangan malah terbuai angan-angan,” tutupnya.
Diterangkannya, secara garis besar, persoalan mendasar di kota Banda Aceh yakni terhambatnya pembangunan, masih lemahnya pengelolaan keuangan hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terabaikan. Persoalan-persoalan itu semestinya menjadi pertimbangan Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq.
“Pj Wali Kota jangan terlalu lama melamun, hari ini pembangunan kota Banda Aceh terhambat dikarenakan lambatnya kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) dalam menangani persoalan Surat Penyediaan Dana untuk program-program pembangunan dan kerakyatan. Seharusnya Pj Wali Kota sesegera mungkin melakukan evaluasi kinerja instansi ini dan tidak terlalu sibuk dengan pencitraan diri serta jangan terus terbuai dengan angin-angin segar belaka,” tegas Koordinator Kaukus Pemuda Kota (KPK) Banda Aceh, Ikhwan Kartiawan.
Menurut Ikhwan, masih banyak program-program pembangunan dan kerakyatan yang pekerjaannya semestinya sudah dilaksanakan justru terhambat di BPKK Banda Aceh.
“Ini sudah akhir triwulan ketiga, BPKK masih saja lambat. Seharusnya Pj Wali Kota sadar dan segera melakukan evaluasi, tegur bahkan ganti pejabatnya, bukan malah sibuk dengan pencitraan diri. Apalagi instansi satu ini bisa saja menjadi lokomotif penghambat kepemimpinan Pj Wali Kota Banda Aceh nantinya,” kata Ikhwan.
Ikhwan juga menilai, saat ini persoalan minimnya capaian PAD Banda Aceh yang dikelola oleh BPKK juga menunjukkan ada yang error dengan instansi tersebut.
“Jika Pj Wali Kota terus terbuai dan tidak tegas bahkan proses penagihan PAD di BPKK tidak akan maksimal, bahkan berkemungkinan jika terus terbuai bisa saja terjadi bocornya saluran PAD pada proses penagihan PAD. Ini akan membuat persoalan pemerintahan kota di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq semakin buruk nantinya,” jelasnya.
