Gerindra Tak Sepakat Revisi Qanun LKS dan Tolak Bank Konvensional Kembali ke Aceh
“Ibaratnya, jangan hanya gara-gara istri sakit dan tidak bisa beraktivitas selama beberapa hari saja, lalu ada suami tidak sabar dan justru mencari perempuan lain lalu berbuat zina. Jangan sampai kita mendapat murka Allah karena mengundang riba kembali ke Aceh,” terangnya.
Meskipun Ketua DPRA Saiful Bahri telah menyuarakan untuk revisi Qanun LKS untuk masuknya kembali bank-bank konvesional, Abdurrahman Ahmad menegaskan, itu bukanlah sikap lembaga DPRA secara keseluruhan.
“DPRA secara kelembagaan belum bersikap untuk sepakat merivisi Qanun LKS, itu hanya pernyataan Ketua DPRA secara pribadi, bukan secara Lembaga,” sebutnya.
Apalagi untuk merevisi qanun itu prosesnya tidak mudah, harus melalui usulan terlebih dahulu dan masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas tiap tahunnya.
“Dan revisi Qanun LKS ini tidak ada tercantum dalam Prolega Prioritas tahun 2023, jadi tidak bisa begitu saja untuk dibahas dilakukan revisi,” tegas Abdurrahman Ahmad.
Diketahui, dalam upaya untuk merevisi Qanun LKS ini, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki juga sudah menyurati DPRA beberapa bulan lalu agar segera dibahas
Lalu Badan Legislasi (Banleg) DPRA menyahuti permintaan revisi Qanun LKS sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar Gubernur Aceh Nomor 188.34/17789 yang berisi Rancangan Qanun tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. (IA)
