Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Gubernur Aceh dan Sumut Temui Mendagri, Bahas Polemik 4 Pulau Sengketa

“Data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan kelengkapan berkas untuk kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri, lalu disampaikan ke Bapak Presiden,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Senin 16 Juni 2025.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem saat menerima kunjungan silaturahmi Gubernur Sumut (Gubsu) Bobby Nasution, di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu pagi (4/6/2025). (Foto: For Infoaceh.net)

Jakarta, infoaceh.net – Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dijadwalkan bertemu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.

Pertemuan ini bertujuan membahas konflik kepemilikan empat pulau yang diperebutkan antara Aceh dan Sumatera Utara.

“Pertemuan bersama Mendagri dan Mensesneg,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa pagi.

Namun hingga kini belum ada kepastian lokasi dan waktu pertemuan tersebut. Bima menyebut, jadwal teknis masih dalam pembahasan.

Sengketa wilayah antara Aceh dan Sumut kembali memanas usai Kementerian Dalam Negeri menetapkan empat pulau yang selama ini diklaim sebagai bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, kini menjadi wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar (atau Mangkir Gadang), Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Sebelumnya, Bima Arya mengungkapkan pihaknya menemukan novum atau bukti baru terkait status administrasi pulau-pulau tersebut. Bukti itu akan dijadikan bahan pelaporan kepada Mendagri untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden.

“Data yang baru ini, novum ini tentu akan kami jadikan kelengkapan berkas untuk kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri, lalu disampaikan ke Bapak Presiden,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Senin 16 Juni 2025.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan Presiden RI Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas dengan menerbitkan peraturan resmi untuk menyelesaikan konflik batas wilayah tersebut.

“Bentuknya bukan Inpres, bukan Perpres, tapi peraturan yang mengikat soal batas wilayah,” ujar Hasan kepada wartawan di Jakarta.

Langkah pemerintah pusat ini diharapkan mampu meredam ketegangan antarprovinsi dan memberikan kejelasan hukum mengenai status keempat pulau tersebut.

author avatar
Hasrul
Jurnlias Infoaceh.net

Lainnya

BPS Aceh mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Aceh pada Maret 2025 mengalami penurunan signifikan dan mencapai level terendah dalam enam tahun terakhir. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Kapolres Aceh Utara AKBP Trie Aprianto, memberikan keterangan Jum'at (25/7), terkait pengungkapan pencurian kabel seismik milik PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI). (Foto: Dok. Polres Aceh Utara)
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menandatangi berita acara Serah Terima Bangunan Pengganti SDN Bak Sukon, Kuta Cot Glie di Gedung Dekranasda, Gampung Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar, Jum'at (25/7)
JPU Kejari Banda Aceh, Jum'at (25/7) melaksanakan eksekusi terpidana Muhammad Yasir (49) dalam perkara korupsi lahan Zikir Nurul Arafah Islamic Center di Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tahun 2024. (Foto: Ist)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS turun ke sawah dalam rangka panen padi bersama di Gampong Indra Damai kecamatan Kluet Selatan, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) tak hanya fokus pada sektor migas. Perusahaan pelat merah ini juga aktif memelihara satwa dilindungi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui kerja sama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan komitmennya memperkuat kerja sama mitigasi bencana antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah lama berkiprah di Aceh pascatsunami 2004.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, turun langsung memantau penyaluran bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog di Desa Papasan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jumat (25/7/2025).
Beras oplosan kembali ditemukan beredar luas di pasar.
BPKS melakukan diskusi pengembangan kawasan Sabang dengan pihak Bea dan Cukai, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Ilustrasi
UMKM binaan BRI sukses ekspansi pasar Internasional
Plt Kepala BPS Aceh, Tasdik Ilhamuddin, menyampaikan persentase penduduk miskin di Aceh 12,33 persen atau sebanyak 704.690 jiwa, tertinggi dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera. (Foto: Dok. BPS Aceh)
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)
Kekhawatiran bahwa kecerdasan buatan (AI) akan mengambil alih pekerjaan white collar mulai terbukti
Audiensi perwakilan sejumlah perusahaan dengan manajemen BPKS, Jum'at (25/7/2025). (Foto: Infoaceh.net/Andi Armi)
Hasto Dianggap Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu
Tutup