Gubernur Mualem Lantik Dewan Ekonomi Aceh, Diisi Sejumlah Guru Besar
Banda Aceh, Infoaceh.net — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem secara resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam (9/10/2025).
Acara pelantikan turut dihadiri Anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda Aceh, para penasihat dan anggota Dewan Ekonomi Aceh, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para Kepala SKPA terkait.
Di antara yang dilantik terdapat sejumlah guru besar pimpinan perguruan tinggi di Aceh yakni Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof Dr Ir Marwan, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Prof Dr Herman Fithra, Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Prof Dr Ishak Hasan, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Prof Dr Wildan MPd, Guru Besar Ekonomi USK Prof Dr Raja Masbar, Dr Mirza Tabrani, pengusaha Ismail Rasyid dan sejumlah tokoh lainnya
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf menekankan bahwa pembentukan Dewan Ekonomi Aceh merupakan langkah untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, dan responsif terhadap dinamika global.
“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran para pakar di dalamnya menunjukkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” ujar gubernur.
Gubernur juga menyampaikan potensi besar Aceh di berbagai bidang harus dimanfaatkan secara optimal untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.
Di antaranya, kata Gubernur, adalah sektor perkebunan dan pertanian.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana yang kita harapkan, sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh daerah di Indonesia,” kata gubernur.
Dewan Ekonomi Aceh diharapkan dapat berperan dalam berbagai bidang, seperti menyusun analisis ekonomi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, memberikan rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi yang tepat.
Menentukan arah sektor unggulan daerah, menjadi mekanisme penyeimbang dalam implementasi kebijakan ekonomi, mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, serta menjadi mitra pengendali kebijakan agar tetap efektif dan berkelanjutan.
Kasih Komentar