BANDA ACEH — Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman atau sering disapa Haji Uma memberi tanggapan terhadap sikap dan kebijakan Pemerintah Aceh yang meminta Dubes India untuk Indonesia dan Timor Leste Manoj Khumar Bharti bersama delegasinya mengakhiri kegiatannya di Aceh.
“Penghentian agenda kegiatan Dubes India bersama delegasinya di Aceh adalah sikap dan kebijakan yang tepat. Hal tersebut sudah selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia sendiri terhadap tindak penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan politisi Partai Bharatiya Janata (BJP)” kata Haji Uma, Selasa (14/6/2022).
Haji Uma menjelaskan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah mengambil langkah bergabung bersama sejumlah negara Islam lainnya yang mengutuk keras pernyataan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.
Itu merupakan prinsip dan integritas dari negara dengan jumlah muslim terbesar Dunia, demikian juga Aceh sebagai provinsi dengan populasi muslim mayoritas di Indonesia.
“Sikap Pemerintah Aceh juga berbagai elemen strategis lain merupakan bentuk ketegasan prinsip dan integritas dari Aceh sebagai daerah dengan jumlah muslim mayoritas di Indonesia yang notabene sebagai negara Muslim terbesar di dunia,” ujar Haji Uma.
Menurut Haji Uma, di satu sisi ada konsekuensi dari sikap yang diambil Pemerintah Indonesia, misal hubungan kerja sama ekonomi dengan India.
Namun berbagai potensi dampak telah dipikirkan oleh Pemerintah Indonesia, atas sikap yang diambil. Dalam hal itu prinsip dan integritas menjadi lebih penting. Karena hal itu menjadikan posisi Indonesia dihargai oleh negara lain.
“Indonesia telah mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari sikap diplomatik atas kasus ini, termasuk terganggunya hubungan kerja sama ekonomi. Namun prinsip dan integritas jauh lebih penting karena dengan demikian kita dihargai Negara lain. Demikian juga dengan sikap yang diambil Pemerintah Aceh dan berbegai elemen strategis lainnya. Semua sudah tepat sebagaimana mestinya,” tegas Haji Uma. (IA)
