Hutama Karya Diminta Libatkan Kontraktor Lokal dalam Proyek Irigasi Rp180 Miliar di Aceh
Banda Aceh, Infoaceh.net – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak perusahaan negara yang melaksanakan pekerjaan di Aceh untuk bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal.
Hal ini dinilai penting agar tercipta pemerataan kesempatan kerja, bukan malah menjadikan pengusaha lokal sebagai penonton di daerah sendiri.
“PT Hutama Karya, misalnya, tahun ini mendapat paket Penunjukan Langsung (PL) sebesar Rp80 miliar untuk pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi yang tersebar di seluruh Aceh. Menyusul lagi tiga paket lain dengan total Rp100 miliar. Jadi, tahun ini saja ada Rp180 miliar pekerjaan rehab irigasi di Aceh,” ungkap Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, Rabu (17/9/2025).
Nasruddin menyesalkan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) yang lebih mengutamakan perusahaan BUMN untuk mengerjakan paket-paket besar.
Padahal, menurutnya, pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan oleh kontraktor lokal dengan teknologi sederhana.
“Kontraktor lokal hanya menjadi penonton di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan di Aceh. Secara regulasi, Kementerian PUPR melalui Dirjen Pengairan memang berpedoman pada Inpres yang membenarkan penunjukan langsung untuk program tertentu seperti ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo. Tapi, seharusnya tetap ada ruang bagi rekanan daerah,” jelasnya.
TTI meminta PT Hutama Karya agar minimal 30 persen dari nilai kontrak dikerjakan oleh kontraktor setempat untuk menghindari kecemburuan sosial.
“Perusahaan BUMN sudah besar, untuk apa lagi diberi pekerjaan dengan penunjukan langsung, sementara pengusaha kecil di daerah masih kesulitan? Hutama Karya seharusnya segera mengundang rekanan yang mampu mengerjakan minimal 30 persen dari proyek tersebut,” tegas Nasruddin.
Ia juga mendesak Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Provinsi Aceh bersikap adil dengan mendorong adanya porsi wajar bagi kontraktor lokal.
“Jika Hutama Karya memberikan subkontrak kepada usaha kecil, berilah angka yang logis, minimal sesuai harga kontrak setelah dipotong pajak dan biaya lainnya. Kami juga berharap BWS bisa memfasilitasi rekanan lokal agar program Presiden berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat,” tutup Nasruddin.
