BANDA ACEH — Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Aceh siap mendukung setiap kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Bustami Hamzah.
Apalagi kebijakan Pj Gubernur dalam dua bulan ini telah menimbulkan efek positif bagi ekonomi rakyat
Mulainya pencairan dana APBA, senyatanya telah menimbulkan efek berantai bagi bergeraknya ekonomi rakyat. Pasar-pasar yang selama ini sepi, sudah mulai agak ramai.
“Karena dana APBA sudah mencair tidak saja di kalangan PNS, tapi juga mulai mengalir ke rekanan dan sektor usaha hingga seterusnya ke lapisan bawah (multiplier effect). Ini terjadi karena telah adanya harmonisasi antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh,” ujar Dr Taqwaddin, Ketua MPW ICMI Aceh dalam sambutan pada acara silaturahim dan Halal Bihalal MPW ICMI Aceh, yang diadakan di rumah kediamannya, Gampong Tanjung Deah, Darussalam, Aceh Besar, Ahad, 21 April 2024.
Dalam kemeriahan acara yang dihadiri dua ratusan organisatoris baik Penasihat, Dewan Pakar maupun Majelis Pengurus Wilayah, Ketua MPW ICMI Aceh yang didampingi Sekretaris dan Bendahara menyampaikan perlunya dilakukan konsolidasi organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Konsolidasi internal telah dimulai dengan acara buka puasa bersama, penggalangan dana untuk peduli dhuafa, registrasi Kartu Anggota, pembayaran iuran anggota, hingga acara Halal Bihalal hari ini.
“Selanjutnya, saya minta agar setiap Wakil Ketua mengkoordinir dan melakukan rapat kerja dengan masing-masing departemen di bawah koordinasinya. Setelah itu kita lakukan rapat koordinasi antar departemen untuk harmonisasi dan padu serasi agar tidak terjadi tumpang tindih program kerja.
Mulai sekarang, silakan pikirkan program kerja yang mungkin kita lakukan dalam dua tahun ini yang benar-benar sesuai untuk mengatasi masalah yang melilit rakyat, seperti kemiskinan, kualitas kesehatan yang rendah, stunting, kualitas pendidikan, UMKM yang melamban, akses permodalan yang sulit, dan lain sebagainya,” jelas Taqwaddin.
Selain hal tersebut, lanjut Taqwaddin, perlu melakukan konsolidasi eksternal untuk memperkuat kemitraan baik dengan Pemerintah, DPRA, maupun dengan Ormas-ormas lainnya. ICMI harus menjadi bagian dari infrastruktur politik dan kebijakan Aceh.
