“Kemudian dari setiap makanan itu terdapat dugaan pungutan sebesar 0,8 riyal sehingga berdasarkan hasil penghitungan kami, ketika adanya pungutan, dugaan pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka terlapor yang kami laporkan kepada KPK itu mendapatkan keuntungan sekitar Rp 50 miliar,” ungkap dia.
ICW juga melaporkan ada monopoli pemilihan penyedia perusahaan layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji mengikuti proses dari Musdalifah, Mina dan Arofah. Pasalnya, terdapat dua perubahan yang dimiliki oleh satu orang, nama dan alamatnya sama.
“Mengapa ini menjadi persoalan? Karena berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak diperbolehkan perusahaan memiliki, sorry, ketika ada suatu pasar itu tidak boleh dimonopoli oleh salah satu individu. Berdasarkan hasil penghitungan kami, individu tersebut yang memiliki dua perusahaan itu menguasai pasar sekitar 33% dari layanan umum yang total jemaah hajinya sekitar 203 ribu orang,” pungkas Wana.
ICW juga memastikan laporan dugaan korupsi itu berbeda dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK. Pasalnya, tempus dugaan korupsi yang dilaporkan ICW terjadi pada 2025, sementara yang diusut KPK terkait dengan kuota haji khusus 2024.
