“Dan ini relatif lebih baik dibandingkan negara lain,” ujarnya.
Sebagai Accountability Chain BPK diketahui sangat berperan besar dalam menjaga keuangan negara di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran negara. Kehadiran BPK di Ibukota Negara dan seluruh Provinsi, menurut Isma menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel ditingkat pusat dan provinsi.
“Oleh karena itu pada momen istimewa ini pak Presiden izinkan saya memberikan apresiasi mendalam kepada seluruh perwakilan BPK dan jajaran baik dipusat maupun di Provinsi,” ujarnya.
Sementara Presiden Jokowi menerima penghargaan tersebut dengan suka cita. Dia juga menyampaikan BPK harus tetap profesional dalam memeriksa keuangan negara.
Menurut Jokowi opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan bukan merupakan sebuah prestasi melainkan kewajiban yang harus dilakukan semua kementerian dan lembaga.
“WTP kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memastikan saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen di kuartal I 2024. Terjaganya ekonomi Indonesia yang dimaksud tidak terlepas dari kementerian dan lembaga terkait bekerja secara maksimal.
“Pencapaian tersebut menjadi modal yang baik untuk ke depannya. Indonesia ke depan harus siap bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya
Karena itu akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Ia meminta jangan terbelenggu prosedur yang berorientasi proses.
“Berani lebih fokus pada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya masyarakat, fokus capaian yang membawa kemajuan bangsa ini,” pungkasnya. (RED)
