Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Danil Abdul Wahab mengatakan, lahirnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 atau Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya mewujudkan masyarakat untuk hidup sehat. Sekaligus salah satu bentuk dukungan legislatif terhadap implementasi KTR melalui produk hukum.
Ia mengatakan, saat DPRK Banda Aceh menyusun qanun tersebut, perlbagai dinamika terjadi, salah satunya datang dari beberapa pihak yang menginginkan agar qanun ini tidak disahkan.
Namun DPRK tetap menampung masukan tersebut. Yang perlu digarisbawahi kata Danil, qanun itu menjadi landasan hukum bagi kota Banda Aceh sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk mengurangi bahkan berhenti merokok agar terciptanya hidup sehat.
Bukan menitikberatkan pada hukuman atau sanksi yang diterima.
“Kita berupaya menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat, menciptakan lingkungan yang bersih dan menekan angka perokok pemula, bagi mereka yang merokok ada tempat-tempat yang bisa digunakan selain KTR,” ujarnya.
Selain itu, ia juga tidak memungkiri, bahwa iklan rokok menyumbang pendapatan asli daerah (PAD), namun untuk melaksanakan kepatuhan regulasi, iklan rokok tersebut diminimalisasi terutama di kawasan-kawasan terbuka di tempat umum.
“Salah satu dampak meminimalisasi iklan dan pemasaran rokok menyebabkan penurunan PAD, namun di satu sisi kita menginginkan budaya hidup masyarakat yang sehat, pendapatan yang sehat sehingga melahirkan etos kerja yang sehat pula,” kata politisi NasDem ini.
Danil berharap, penerapan KTR secara konsisten bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama terkendalinya faktor resiko penyakit dan kematian akibat rokok.
“KTR menjadi tanggung jawab seluruh komponen baik individu, masyarakat, termasuk pelaku usaha,” sebutnya.
