Kasus ini berawal dari proyek Digitalisasi Pendidikan tahun 2019–2022, di mana Kementerian Pendidikan mengadakan sebanyak 1,2 juta unit laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai jenjang, termasuk PAUD, SD, SMP, dan SMA.
Pengadaan juga mencakup wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dengan total nilai proyek mencapai Rp9,3 triliun, bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Namun, Kejaksaan Agung menemukan indikasi kuat bahwa proses pengadaan tidak dilakukan secara transparan dan efisien. Negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp1,98 triliun akibat berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
Modus dugaan korupsi:
– Mark-up harga satuan Chromebook hingga ratusan ribu rupiah per unit, jauh di atas harga pasar.
– Spesifikasi teknis dipaksakan agar hanya Chrome OS yang digunakan, meski tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur internet di banyak wilayah.
– Manipulasi kajian teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk mengarahkan pengadaan kepada vendor tertentu.
– Pemufakatan jahat sejak awal, termasuk pembentukan grup WhatsApp “Mas Menteri Core Team” sejak Agustus 2019, sebelum Nadiem resmi menjabat.
– Pertemuan dengan pihak Google dilakukan untuk memastikan penggunaan Chrome OS sebagai satu-satunya sistem operasi dalam pengadaan.
Kejaksaan telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini:
– Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan 2019–2024)
– Jurist Tan (mantan staf khusus)
– Ibrahim Arief (mantan konsultan)
– Sri Wahyuningsih (mantan Direktur SD)
– Mulatsyah (mantan Direktur SMP sekaligus pejabat pembuat komitmen)
Mereka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18.
Chromebook adalah jenis laptop berbasis sistem operasi Chrome OS buatan Google, dirancang untuk penggunaan ringan seperti akses internet, aplikasi pendidikan, dan penyimpanan berbasis cloud. Dalam konteks pendidikan, perangkat ini dipilih karena:
– Biaya relatif lebih murah dibandingkan laptop konvensional
