Banda Aceh – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Aceh Dr Iskandar AP mengatakan Pemerintah Aceh akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti mengikuti kegiatan politik praktis dan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
Hal itu disampaikan Iskandar saat membuka Sosialisasi Regulasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan tema Kolaborasi Mengawasi dan Penegakan Hukum Netralitas ASN Pemilu 2024 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum’at (16/12/2022). Kegiatan itu diikuti para pimpinan SKPA dan Kepala BKPSDM se-Aceh.
“ASN memang memiliki hak pilih, tapi juga harus menjaga netralitas untuk tidak dukung mendukung. Jika dilanggar akan diberikan sanksi tegas. Yang terberat tentu akan dicabut statusnya sebagai ASN,” kata Iskandar.
Iskandar berpesan agar para kepala SKPA, untuk menjaga dan melindungi ASN, agar status mereka sebagai pegawai negeri tidak hilang akibat ketidaktahuan mereka.
Namun kata Iskandar, akan lain jika para ASN mengetahui risiko pelanggaran tetapi tetap nekat.
“Artinya mereka sudah siap dengan konsekuensi. Karena itu mari kita ingatkan ASN di tempat kita masing-masing agar karir kita untuk bekerja secara kompeten tetap selamat.”
“Menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Insya Allah memahami Netralitas ASN. Diterapkan lingkungan kerja masing-masing”.
Kepala Sekretariat Panwaslih Aceh Ronaldi Aulia, mengatakan kegiatan yang diselenggarakan Panwaslih dan Bawaslu itu bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan pemahaman tentang netralitas pemilu bagi ASN yang harus menjadi perhatian khusus bagi semua pemangku kepentingan di pemerintahan di Aceh.
“Dengan kegiatan ini diharapkan bisa terbangunnya sinergitas antara Bawaslu dan pemerintah Aceh,” kata Ronaldi Aulia.
Sementara Anggota Panwaslih Aceh Fahrul Riza Yusuf menyebutkan, tahapan Pemilu sudah berlangsung sejak Juni dan pada 14 Desember 2022 sudah ditetapkan partai politik. “Ke depan ketika seluruh partai sudah ditetapkan, seluruh ASN sudah harus kita wanti-wanti untuk tidak terlibat dalam politik praktis,” kata dia.
