Presiden Komunitas Melayu Aceh Malaysia, Datuk Haji Mansyur bin Usman
Banda Aceh — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak melupakan nasib ribuan masyarakat Aceh yang saat ini tengah berada di Malaysia
Menurut Dahlan, kondisi warga Aceh di sana saat ini sedang tidak menentu sejak negara tetangga itu menerapkan lockdown (karantina wilayah) .
“Kita meminta agar Pemerintah Aceh memperhatikan nasib ribuan warga Aceh yang saat ini berada di Malaysia, jangan lupakan kondisi mereka yang sedang tidak menentu sekarang,” ujar Dahlan Jamaluddin, Rabu (15/4).
Ketua DPR Aceh ini mengaku pihaknya sudah menerima laporan dari tokoh Aceh di Malaysia, Datuk Haji Mansyur bin Usman dan beberapa orangtua masyarakat Aceh di sana.
“Ini harus kita perhatikan. Mereka saudara kita, bukan orang lain, sama hak mereka dengan orang kita di sini,” tegas Dahlan Jamaluddin.
Seperti diketahui, kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang merantau di Malaysia saat ini sedang dalam kondisi sulit terkait dengan permberlakuan lockdown untuk pencegahan Coronavirus Disease 2019 di negeri jiran itu.
Karenanya, Komunitas Melayu Aceh Malaysia (KMAM) yang dibentuk sebagai wadah silaturrahmi sekaligus menjadi platform masyarakat Aceh di Malaysia melakukan berbagai kegiatan sosial dan kerja-kerja kemanusiaan membantu masyarakat Aceh di Malaysia.
Presiden Komunitas Melayu Aceh Malaysia, Datuk Haji Mansyur bin Usman dalam keterangannya Rabu (15/4) mengatakan, KMAM sangat prihatin dengan pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh masyarakat Aceh baik yang berada di Malaysia ataupun di Indonesia.
“Kami mendukung penuh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk mencegah penyebaran wabah ini secara meluas. Pada masa yang sama pihak KMAM juga sadar dengan dampak PKP ini kepada masyarakat Aceh yang bekerja di Malaysia terutama sekali yang bekerja di sektor informal ataupun bekerja secara harian,” ujar Datuk Haji Mansyur bin Usman.
PKP menyebabkan mereka tidak dapat bekerja untuk sementara waktu sehingga mereka kehilangan pendapatan dan akibatnya tidak dapat membeli sembako.
