Karenanya, pihak KMAM segera terpanggil untuk mengulurkan tangan membantu masyarakat Aceh yang menghadapi masalah tidak mampu membeli sembako.
Mulanya, KMAM berencana untuk mengumpulkan donasi baik uang atau barang makanan melalui satu program yang dinamakan “Tabung Kemanusiaan Covid-19 KMAM”.
Semua donasi akan dikumpulkan di sekretariat KMAM sebelum didistribusikan ke beberapa lokasi di sekitar Lembah Klang dan beberapa negara bagian lain di Malaysia.
Akan tetapi, mengingat terbatasnya ruang gerak selama PKP ini, maka pengumpulan dana dan barang makanan pun dilakukan di beberapa kawasan di sana seperti Klang, Sungai Buloh, Gombak, Kajang, Datuk Keramat, atau di negara bagian lain seperti Pulau Pinang dan Johor.
Uang yang terkumpul segera dibelikan sembako. Sembako ini kemudian dijadikan paket-paket kecil untuk didistribusikan kepada orang yang memerlukan.
Sumber dana untuk kegiatan ini merupakan swadaya pengusaha dan masyarakat Aceh di Malaysia. Kegiatan pengumpulan dana dan distribusi sembako ini pula, semuanya dilakukan oleh para relawan KMAM.
Dikatakan Datuk Mansyur, KMAM sangat berterima kasih kepada semua donatur dan relawan yang sudah membantu dan bergerak sejak PKP dimulai pada 18 Maret 2020.
Di sisi lain, KMAM juga menyadari bahwa apa yang dilakukan ini masih sangat kecil dan masih banyak lagi masyarakat Aceh yang belum terbantu selama ini.
“Karenanya, kami meminta maaf jika ada kawasan-kawasan yang belum dapat disalurkan bantuan sembako karena keterbatasan dana yang KMAM miliki,” katanya.
Ditambahkan, jika melihat keadaan di Malaysia sekarang ini, ada kemungkinan PKP diperpanjang lagi setelah sebelumnya diperpanjang sampai 28 April 2020.
Kalau PKP diperpanjang lagi sampai dengan Hari Raya Idulfitri 1441 H, sudah pasti biaya yang diperlukan untuk terus menyediakan bantuan sembako ini juga semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi sebuah beban yang sangat berat bagi para donatur dan relawan yang selama ini berswadaya memberikan bantuan.
“Untuk itu, KMAM sangat mengharapkan perhatian dari Pemerintah Indonesia secara umum dan Pemerintah Aceh secara khusus terhadap kesulitan yang sedang dihadapi oleh masyarat kita di perantauan,” kata Datuk Haji Mansyur.
