Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Janji Jerat “Big Fish”, KPK Kebut Tuntaskan Kasus Google Cloud dan Kuota Haji

#image_title

Penyimpangan tersebut, lanjut Asep, mengarah pada praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan agen travel.

“Iya itu, yang pembagiannya itu, seharusnya tidak dibagi 50-50, ini dibagi 50-50, jadi ada keuntungan yang diambil dari dia ke yang khusus ini,” imbuhnya.

Meski belum merinci siapa saja pihak yang diuntungkan, Asep menegaskan praktik ini melibatkan agen travel haji serta pejabat negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji.

“Iya itu, tadi kan kita sudah panggil travel agen, makanya kita sedang menelusuri dari hilir. Kita sudah tahu ada pembagian, tetapi proses di hilirnya seperti apa, artinya di hilir berapa dia terima, artinya terima kuotanya dulu, berapa harganya ke masyarakat, kita tentunya lihat selisihnya berapa nanti,” jelasnya.

KPK juga tengah menelusuri dugaan aliran dana dari praktik jual beli kuota tersebut, termasuk kemungkinan adanya setoran dari agen travel kepada pihak penyelenggara negara.

“Itu yang sedang kita selusuri. Itu yang sedang kita telusuri,” tegas Asep.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Mantan anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi berupa markup iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) tahun 2021-2023.
Bupati Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra), Abd Azis merupakan sosok yang terjaring Operasi Tangkap Tangkap (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengaku akan memberikan keterangan terkait pembagian kuota haji, termasuk soal dugaan adanya perintah dari Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) BI-Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dua tersangka tersebut diduga Anggota DPR RI.
Ucapannya 'Hidup Jokowi', Tapi Langkahnya Berseberangan
Mantan Menteri Pendidikan, Riset, Budaya dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/8/2025). 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, Kamis, 7 Agustus 2025.
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Bupati Pati Sudewo saat memberikan klarifikasi soal video viral pernyataannya yang dinilai menantang warga terkait penolakan kenaikan PBB-P2, Kamis (7/8/2025). (Foto: tangkapan layar akun X @jateng_twit)
Hakim meminta petugas untuk mengeluarkan Arkana Mawardi karena masih di bawah umur.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi klaim Malaysia atas Ambalat dengan menegaskan jalur damai sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa. | Foto: BPMI Setpres
Rapat koordinasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh serta persiapan MTQ ke-37 Provinsi Aceh, di aula Dinas Syariat Islam Aceh, Kamis (7/8). (Foto: Ist)
Penguatan Hutan Adat Mukim sebagai benteng terakhir penyelamatan rimba Aceh. (Foto: Ist)
Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna ke-8 di Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2025. (Foto: BPMI)
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wijanto, mendorong kolaborasi antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro dalam mengedukasi masyarakat terkait perpajakan dan kepabeanan
wacana duet "ATOM" (Anies-Tom) untuk Pilpres 2029 setelah Tom Lembong mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, Kamis (7/8/2025).
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hindun Anisah, mengapresiasi langkah tegas Satgas Pangan Polri yang telah menetapkan enam tersangka dalam kasus beras oplosan.
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio atau Hensat, menjelaskan strategi politik PDIP yang memposisikan diri sebagai penyeimbang di luar pemerintahan untuk mengamankan suara pada Pemilu 2029, Kamis (7/8/2025).
Tutup
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x