Jokowi Diperiksa 3 Jam, Ijazah SMA dan S1 Disita Usai Dijadikan Barang Bukti

Infoaceh.net  — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selama tiga jam di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 23 Juli 2025.

Dalam penggalian keterangan yang berlangsung di lounge lantai dua gedung kepolisian, beliau diuji dengan 45 pertanyaan.

USK Tuan Rumah Program Internasional Healthy Paths 2025: Kolaborasi Tiga Benua Bahas Kesehatan Global

Dan sekitar 35 pertanyaan merupakan pengulangan dari pemeriksaan sebelumnya, sementara 10 sisanya terfokus pada konten baru, termasuk peran kader PSI Dian Sandi yang sempat memublikasikan foto ijazah S1 Jokowi di media sosial.

Jokowi menjelaskan bahwa pertemuan dengan Dian Sandi terjadi di kediamannya, saat yang bersangkutan meminta maaf atas unggahan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari dirinya untuk mempublikasikan dokumen akademis tersebut.

Lebih lanjut, penyidik juga menanyakan tentang Ir. Kasmudjo, sang dosen pembimbing semasa kuliah di UGM, serta Prof. Dr. Ir. Ahmad Soemitro, pembimbing skripsi Jokowi.

Polda Aceh dan Bank Aceh Syariah Teken MoU Dukung Pemberdayaan Usaha Purna Tugas Polri

Ia menegaskan keduanya bertindak sesuai dengan peran akademis mereka, dan membantah adanya manipulasi dalam proses studinya.

Di tengah proses pemeriksaan diplomatik ini, penyidik menyita dua dokumen asli milik Jokowi sebagai barang bukti, yaitu ijazah SMA dari SMAN 6 Solo dan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM.

Jokowi menyatakan, ijazah asli S1 dan SMA miliknya disita sementara oleh penyidik.

Kak Na Terharu Bertemu Cut Shofi, Bocah Tangguh di Pedalaman Paya Bakong

“iya juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik,” sambil memastikan kesiapan untuk mengikuti seluruh rangkaian proses hukum hingga tahap persidangan.

Penelusuran penyidikan kasus ini bukan semata berdasar laporan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait isu “ijazah palsu”, melainkan juga terhadap laporan masyarakat yang menyebarkan berita bohong dan menghasut dengan isu serupa di berbagai platform media sosial.

Untuk memperkuat penyelidikan, Polda Metro Jaya telah memeriksa puluhan saksi dan ahli, termasuk ahli digital forensik, grafologi, bahasa Indonesia, hukum ITE, psikologi massa, dan ahli hukum pidana.