“Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Diikuti saja, proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ucap Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (6/6/2025).
Jika ada yang menyurati seperti itu, lanjutnya, Jokowi menilai biasa saja dan bagian dari demokrasi di Indonesia. Disinggung apakah sakit hati mengingat Wapres Gibran adalah putranya, Jokowi mengaku biasa saja.
Jokowi menegaskan, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 para kandidat yang berlaga merupakan pasangan satu paket dan tidak maju sendiri-sendiri. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti.
Dia mencontohkan, syarat pemakzulan antara lain Presiden atau Wakil Presiden melakukan korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran berat.
Sekjen Gibranku Cukup Prihatin
Sementara, Sekjen Gibranku Pangeran Mangkubumi juga merespons surat tersebut. “Saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita. Hari ini negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa Politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya,” ujar Pangeran saat menjadi narasumber program Rakyat Bersuara di iNews, Rabu (11/6/2025).
Dia menganggap usulan para purnawirawan TNI itu minim subtansi. Dirinya merasa dengan usulan purnawirawan TNI tersebut justru dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas progam pemerintah Prabowo-Gibran yang kini sedang berjalan.
“Narasi yang disampaikan ini tanpa isi yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan, dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya,” tuturnya.
