BANDA ACEH — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar SH MH memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Barat.
Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Kejati Aceh kawasan Batoh, Banda Aceh, Senin pagi, 12 September 2022.
Pejabat yang dilantik sebagai Aspidsus Kejati Aceh yang baru adalah Muhammad Ali Akbar SH MH, menggantikan R Raharjo Yusuf Wibisono SH MH.
Muhammad Ali Akbar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Agraria/Tata Ruang pada Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
Sementara R Raharjo Yusuf Wibisono mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Bidang Hubungan Media dan Kehumasan pada Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
Sedangkan pejabat yang dilantik menjadi Kajari Aceh Barat adalah Siswanto AS SH MH, ia menggantikan Firdaus SH MH yang pindah tugas menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau.
Mutasi pejabat eselon III tersebut berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor
KEP-IV-515/C/08/2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr Bambang Sugeng Rukmono dan ditetapkan di Jakarta, pada Senin, 8 Agustus 2022.
Kajati Aceh Bambang Bachtiar dalam sambutannya mengatakan, penempatan dan alih tugas pejabat kejaksaan bukanlah kegiatan yang bersifat rutinitas.
Tapi lebih merupakan wujud kepekaan institusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum seiring perkembangan zaman.
Karenanya, penempatan pejabat baru di lingkup Kejati Aceh tersebut, kata Bambang, telah melalui proses penilaian mendalam, pertimbangan yang matang dan penilaian yang objektif.
“Semua itu dilakukan untuk memastikan kepiawaian, kredibilitas, kapabilitas, dan kualitas yang dimiliki, sehingga dipandang mampu menduduki suatu jabatan untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.
