Kampanyekan Bakri Siddiq yang Gagal Pimpin Banda Aceh, Illiza Dinilai Salah Kaprah
“Seharusnya kita melihat lebih jauh, setiap rekanan itu punya buruh dan pekerja yang harus dibayar upahnya. Jika uang rekanan itu tak dibayar bagaimana mereka memberikan upah kepada buruhnya,” kata Razi mengaku prihatin.
Dia menambahkan, pernahkah seorang wakil rakyat memikirkan tentang nasib ASN yang rata-rata gajinya sudah membayar pinjaman atau kredit, sementara TPP yang diharap untuk memenuhi kebutuhannya malah tak dibayar hingga 5 bulan.
Begitu pula dengan tunjangan beban kerja yang menjadi harapan tenaga kontrak hingga ASN juga tak diberikan.
“Apa mungkin pemerintahan akan harmonis dan pelayanan publik maksimal, jika hak para pemberi layanan justru tak diselesaikan,” imbuhnya.
Tak sebatas itu, kata Razi, janji mantan Pj Walikota Bakri Siddiq kepada para atlet PORA sebesar Rp 20 juta per orang hingga janji kepada petugas kebersihan Rp 887 juta juga belum dituntaskan.
“Seharusnya yang seperti ini yang didengar dan diperjuang, itu baru namanya tanggung jawab moril seorang wakil rakyat,” tegas Razi.
Masih kata Razi, persoalan yang tak kalah memilukan dan memprihatinkan di ibukota Provinsi Aceh itu selama Bakri Siddiq memimpin yakni melemahnya penegakan syariat Islam hingga terkesan terjadinya pembiaran pergaulan bebas.
“Berdasarkan data, telah dirilis per Februari 2023 bahwa kasus HIV/AIDS di Banda Aceh itu sudah melambung signifikan, bayangkan sudah mencapai 193 kasus. Ini juga diakibatkan oleh lemahnya upaya pemerintah dalam penegakan syari’at Islam hingga sikap acuh tak acuh dan pembiaran terjadinya pergaulan bebas di ibukota bumi serambi mekkah,” bebernya.
Terakhir, Razi meyakini bagi pemerintah pusat kepentingat rakyat jauh lebih penting daripada kepentingan perpanjangan jabatan seorang Pj Kepala Daerah.
“Jika seorang wakil rakyat turun langsung, dan merasakan serta memahami persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka hampir tak ada alasan baginya untuk memperjuangkan Bakri Siddiq kembali memimpin Banda Aceh ini. Justru jika kita menggunakan nurani, kita akan mendorong sesegera mungkin dilakukan penyegaran jabatan Pj Walikota agar road map penyelesaian persoalan di Banda Aceh dapat direalisasikan sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya. (IA)
