Kapolda menjelaskan, dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada tahun 2022, ada beberapa hal penting yang harus dilaksanakan bersama-sama, yaitu, prioritas upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dan koordinasi dengan baik.
Lebih lanjut, infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai di tingkat bawah dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan kepala desa dalam pencegahan karhutla.
Berikutnya, cari solusi permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun mendatang.
Selanjutnya, tanggap dan segera antisipasi titik api kecil, jangan biarkan api membesar, sehingga sulit dikendikan.
Kemudian langkah penegakan hukum harus dilakukan bagi siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Di akhir amanatnya, Kapolda Aceh menyebutkan, besar harapan melalui Rakor ini, ke depan upaya pengendalian kebakaran hutan di Provinsi Aceh akan semakin baik dan memenimalkan potensi kejadian dan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya karhutla.
Seusai Kapolda Aceh menyampaikan amanatnya dilanjutkan paparan Karo Ops Polda Aceh di antaranya menyampaikan gambaran hotspot 2020 dan 2021, gambaran hotspot 2020, 2021 dan 2022, peta prediksi hotspot Januari hingga Desember 2022, prediksi terjadinya karhutla yang disebabkan faktor alam dan manusia, menjelaskan tentang Satgas karhutla hingga tingkat Polsek, kemudian menjelaskan peran Polda Aceh dalam penanganan karhutla melalui bidang tugas preemtif, preventif dan penegakan hukum serta sejumlah paparan lainnya.
Dalam Rakor itu pejabat dari LHK, BMKG dan BPBA juga menyampaikan paparan terkait tugasnya dalam menanggulangi karhutla. (IA)
