INFOACEH.NET, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo siap menangani kasus dugaan korupsi dana dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional,) (PON) XXI/2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Polri akan melakukan penyidikan bila terbukti ada penyelewengan.
“Saya kira Polri tentunya akan menunggu, kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON kami akan mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan,” ujar Jenderal Sigit, Kamis (12/9/2024) dikutip dari detikcom.
Tak hanya Polri, Sigit yakin hal yang sama akan dilakukan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyelewengan dana bila ada buktinya. Polri, tegas Sigit, siap menangani dugaan kasus ini. “Namun prinsipnya Polri siap untuk menangani,” jelas Sigit.
Sigit mengatakan Polri akan berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
“Ya, kita akan segera berkoordinasi dengan Menpora untuk mendalami,” sambungnya.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri ikut mengusut kasus dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut).
Penyidik akan mendatangi lokasi PON untuk menindaklanjuti informasi dan permintaan bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Wadirtipikor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menyebut pengusutan dilakukan usai menerima laporan adanya dugaan penyelewengan keuangan dalam kegiatan olahraga tersebut. Bareskrim, kata dia, juga tergabung dengan satuan tugas (Satgas) pendampingan kegiatan PON XXI.
“Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri,” kata Arief saat dikonfirmasi, Kamis (12/9/2024).
Menindaklanjuti hal itu, penyidik dari Bareskrim bertolak ke lokasi diselenggarakannya PON di Sumut dan Aceh hari ini. Polri, kata dia, bergabung dengan tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengusut hal itu.
“Mabes menuju lokasi PON XXI Aceh dan Sumut bergabung dengan tim pendampingan dari Kejagung dan BPKP,” ucapnya.
