Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang Bupati dan Wali Kota se-Aceh ke Jakarta untuk membahas teknis penyusunan dan pelaksanaan Data Desa Presisi (DDP), di Jakarta, Senin (12/9).
Pembahasan dengan menghadirkan Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB Dr Sofyan Sjaf.
Turut hadir Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Anggota Komisi VI DPR-RI Rieke Diah Pitaloka.
Di antara kepala daerah dari Aceh yang hadir adalah Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, Pj Bupati Bireuen Dr Aulia Sofyan, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, Pj Wali Kota Lhokseumawe Dr Imran, Pj Bupati Aceh Jaya Dr Nurdin dan lainnya.
Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq yang turut hadir menyampaikan, bahwa Banda Aceh siap menjadi pilot project penyelenggaraan pemerintahan kota berbasis Data Desa Presisi (DDP) di Aceh. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh telah memiliki infrastruktur untuk menjalankannya.
“Banda Aceh punya infrastruktur dan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan DDP, namun kita butuh konsultan dari Kemendagri untuk edukasinya,” kata Bakri.
Menurut Bakri Siddiq, penyelenggaraan pemerintahan di Banda Aceh seharusnya berbasis DDP. Sebab sangat kaya dengan kekhasan potensi dan tantangan yang dihadapi.
“Bayangkan kota Banda Aceh punya 90 gampong, punya potensi berbeda-beda, tentu ini membutuhkan data yang valid agar program perencanaan pembangunan menjadi efektif dan efisien,” sebut Bakri.
Ia optimis dengan melibatkan sejumlah OPD terkait, maka DDP dapat segera diimplementasikan dengan maksimal.
Jika Kemendagri merestui Banda Aceh menjadi pilot projek DDP, Bakri juga yakin penerapannya bakal menjadi reverensi nasional.
“Kita sudah pelajari konsep DDP dan lesson learn sejumlah kabupaten/kota juga menjadi input menarik. Sebenarnya, kita memang sangat membutuhkan DDP sebagai basis menjalankan roda pemerintahan dengan fokus mendorong desa menjadi mandiri,” pungkas Bakri. (IA)
