Kemenlu Edukasi Mahasiswa USK Terkait Diplomasi Perlindungan WNI di Luar Negeri
BANDA ACEH – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menggelar kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh tentang pentingnya diplomasi pelindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI).
Kegiatan ini dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik USK Prof Dr Ir Agussabati MSi di aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) kampus setempat, Senin (21/8/2023).
Kuliah umum ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dan dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi di Indonesia. Adapun tema yang diangkat adalah “ASEAN, Tantangan Global, dan Peran Politik Luar Negeri Indonesia dalam Diplomasi Pelindungan”.
Prof Agussabti mengatakan, tema kuliah umum ini mengingatkan pada berbagai kasus yang menimpa WNI di luar negeri. Di antaranya kasus Tndak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kasus ini sangat meresahkan dan merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di kawasan ASEAN.
Karena itu, Agussabti menyambut baik terlaksananya kuliah umum ini karena mampu membuka wawasan mahasiswa USK terkait peran Kemenlu dalam upaya pelindungan WNI.
“Selain itu, kami juga berharap kuliah umum ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk menjadi diplomat. Karena kita tahu betapa pentingnya peran diplomat ini dalam menjaga martabat bangsa,” ucapnya.
Pada kesempatan ini, Judha Nugraha menjelaskan selama ini Kemenlu melalui Direktorat Pelindungan WNI telah berperan aktif dalam melindungi WNI.
Dalam rentang tahun 2018 – 2023 saja, Kemenlu telah menangani kasus WNI sebanyak 18.820 kasus.
Adapun kasus yang menjerat WNI tersebut di antaranya masalah tenaga kerja/ABK, TPPO, imigrasi, haji dan umrah. Judha Nugraha mengungkapkan, dari semua kasus tersebut kasus haji dan umrah cukup menarik perhatian.
Di mana ada WNI yang sengaja melaksanakan umrah, lalu ia menyalahgunakan visa umrah dengan overstay di Arab Saudi hingga tiba musim haji.
Selanjutnya, WNI ini berupaya untuk ditangkap polisi kerajaan Saudi agar dideportasi ke Indonesia. Praktek illegal ini kemudian mereka ceritakan ke masyarakat lalu menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
“Jadi memang diplomasi pelindungan ini adalah tanggung jawab Kemenlu. Tapi pelindungan ini juga harus kita lakukan secara terdidik,” ucapnya.
Pada kegiatan ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut menyampaikan sambutannya secara daring dari Nairobi, Kenya. Dirinya mengungkapkan, sejumlah laporan internasional menyebutkan diplomasi luar negeri Indonesia meningkat cukup baik. Bahkan terbaik ketiga di kawasan Asia. Menurutnya, reputasi diplomasi ini tidak datang begitu saja.
“Trust masyarakat internasional ini tidak jatuh dari langit dan tidak diperoleh dari semalam. Ini hasil dari tugas panjang, konsistensi diplomasi dan politik luar negeri Indonesia,” pungkasnya. (IA)
