BANDA ACEH — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana untuk pemugaran situs sejarah di Gampong Pande dan Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah, saat bertemu dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh, M Yoza Habibi di Gampong Lamsayeun, Aceh Besar, Jumat (23/4).
“Terlepas masih terdapat polemik dalam pelaksanaan pembangunan IPAL di Gampong Jawa, pemugaran dan pelestarian situs sejarah di kawasan tersebut harus terus diperjuangkan. Oleh sebab itu, kami meminta kepada Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh agar dapat memplotkan anggaran untuk penyelamatan dan pemugaran situs di Gampong Pande dan Gampong Jawa,” kata Teuku Arief Khalifah.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Komisi III Irwansyah ST serta anggota Royes Ruslan SH, Ir Bunyamin, Daniel Abdul Wahab dan Sabri Badruddin ST, Arief menyampaikan Komisi III seperti komitmen awal akan terus mendorong rencana pemugaran dan penyelamatan ratusan batu nisan, tidak hanya di sekitar lokasi pembangunan IPAL Gampong Jawa saja, tapi juga di wilayah Gampong Pande secara keseluruhan.
“Kami telah meminta Dinas PUPR Kota Banda Aceh untuk memulai rencana pugar atau master plan, namun dengan keterbatasan APBK, kami mengharapkan kepada Kementerian PU agar dapat membantu penganggaran kegiatan ini sampai terlaksana,” pinta Arief.
Dalam prosesnya kata Arief, penyiapan rencana induk ini harus merangkul semua elemen.
“Tentu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan seperti FGD untuk menggali lebih banyak informasi tentang perencanaan pemugaran, mengundang semua pihak-pihak yang terlibat seperti sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, ahli waris kerajaan, LSM, akademisi, dan sebagainya. Dari sini dapat dikumpulkan informasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan. Ini harus segera dilakukan. Karena saya yakin dengan kesiapan dokumen akan mudah untuk melobi pusat dalam menurunkan anggaran pemugaran.”
Arief menyampaikan, Komisi III sangat mendukung langkah-langkah penyelamatan situs. “Bahkan permohonan anggaran untuk pemugaran hari ini secara resmi sudah kita serahkan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh sebagai perwakilan Kementerian PU,” ujarnya.
Pihaknya optimis permohonan itu akan ditanggapi secara baik oleh Pemerintah Pusat. Namun, pihaknya juga berharap agar Pemerintah Kota Banda Aceh dapat segara mempersiapkan dokumen pendukung seperti pernyataan minat, detail engineering design (DED) bahkan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan.
Mengenai proyek instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Gampong Jawa, Arief menyampaikan, Komisi III sampai saat ini masih terbuka terhadap pandangan yang berbeda.
“Sampai hari ini kita masih terus mendorong apabila terdapat penelitian yang berbeda dari yang dilakukan oleh pemerintah, mohon diberikan ke DPRK. Seperti yang saya sampaikan dalam beberapa diskusi, hasil penelitian mendukung untuk melanjutkan pelaksaan IPAL tersebut, namun apabila ada penelitian yang kredibel dengan rekomendasi berbeda yang menjadi dasar penolakan IPAL, tolong diberikan ke kami agar dapat dipelajari,” ujar Arief.
Arief juga menyampaikan bahwa Ombudsman Wilayah Aceh telah melakukan hearing atau dengar pendapat terkait pelaksanaan kelanjutan pembangunan IPAL Gampong Jawa dengan mengundang seluruh pihak terkait. Hasil pertemuan itu menghasilkan rekomendasi untuk melakukan heritage impact assesment di kawasan tersebut yang akan diprakarsai oleh Balai Cagar Budaya.
“Mudah-mudahan assesment ini akan memperjelas bagaimana status situs dan bagaimana kelayakan IPAL untuk dilanjutkan kembali,” tutup Arief. (IA)
