Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur Aceh yang didampingi Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran ST MSi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir Cut Huzaimah MP Ketua DPR Aceh Saiful Bahri dan Anggota Komisi IV DPR RI, Salim Fakhry.
Menurut Achmad Marzuki, Aceh merupakan daerah lumbung pangan. Oleh karena itu, Achmad Marzuki sangat berharap agar semua pihak terutama Badan Pangan Nasional dapat melakukan kolaborasi dengan Aceh.
Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran ST MSi juga mengharapkan dukungan dari Badan Pangan Nasional, seperti persoalan bahan pokok di Aceh yang masih bergantung pada daerah luar.
“Daya beli masyarakat terhadap telur, karena memang kebutuhan masyarakat Aceh yang 1,2 juta itu baru bisa kita penuhi 62 ribu pak. Jadi selebihnya masih dari Medan, dan akhirnya yang terjadi masyarakat jauh dari sumber produksi telur,” katanya.
Begitu juga dengan pertenakan seperti kambing, sapi, kerbau, di Aceh masih ekstensif, karena selama ini belum intensif.
“Nah ini karena peternakan masih dilepas liar begitu saja. Ini merupakan beberapa permasalahan kita,” sebutnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Ir Cut Huzaimah MP mengatakan untuk pangan di Aceh khususnya padi masih surplus, bahkan menempati peringkat delapan nasional.
“Namun masalah utama Aceh belum mampu menghasilkan beras premium, melainkan medium. Akhirnya untuk mendapatkan premium dialihkan ke Medan,” ujarnya.
Untuk itu ia meminta dukungan dari Badan Pangan Nasional, agar di Aceh bisa menghasilkan beras-beras dengan kualitas premium.
Pada kesempatan sama, Ketua DPR Aceh Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yahya meminta agar ada Pasar Induk di setiap kabupaten/kota di Aceh. Termasuk hadirnya Bank Pangan Aceh dan kostorik (tempat penyimpanan). Sebab kata Pon Yahya, selama ini banyak produk pertanian, perkebunan dan perikanan Aceh mengalir ke Medan, Sumatera Utara dengan harga murah.
Salah satu solusinya usul Pon Yahya, Kepala Bapanas diminta untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor melalui sejumlah pelabuhan laut di Aceh.
