Ketua DPRK Banda Aceh Kutuk Aksi Israel Sebagai Genosida, Ajak Berdonasi Untuk Palestina
Banda Aceh — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Farid Nyak Umar mengutuk serangan Zionis Israel ke Palestina. Selain itu Israel juga telah melabrak hak-hak asasi manusia dan hukum internasional dengan melakukan aksi barbar terhadap bangsa Palestina.
Hal tersebut disampaikan Farid Nyak Umar saat memimpin sidang paripurna DPRK, Senin (23/10/2023).
“Atas nama masyarakat Banda Aceh kami mengutuk tindakan bar-bar yang dilakukan Zionis Israel yang melabrak hak asasi manusia dan hukum internasional dengan menargetkan masyarakat sipil tak berdosa, khususnya anak-anak dan perempuan, merudal rumah sakit umum, serta membombardir tempat ibadah di wilayah Jalur Gaza,” ujar Farid dalam keterangan tertulisnya, yang diterima, Kamis (26/10).
Farid menyebutkan korban serangan Zionis Israel ke wilayah Gaza Palestina setidaknya mencapai 5.087 jiwa yang terdiri atas 2.055 anak dan 1.119 wanita termasuk 11 jurnalis.
Menurut Farid, hal tersebut merupakan tindakan keji dan tidak dibenarkan oleh agama mana pun. Sudah 181.000 rumah rusak dan 20.000 di antaranya hancur lebur dampak bombardir membabibuta. Bahkan tempat ibadah juga turut dihancurkan hingga saat ini 31 masjid hancur dan tiga gereja yang rusak.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity) yang mengarah ke genosida atau pembersihan etnis (ethnic cleansing) warga sipil Palestina. Tindakan ini brutal dan harus segera dihentikan,” kata Farid.
Ketua DPD PKS Banda Aceh ini mengatakan, upaya yang dilakukan Zionis Israel yang demikian itu adalah bentuk penjajahan dan kejahatan yang paling serius, melebihi sistem apartheid. Mereka memblokir bantuan, memutus jaringan listrik, air dan obat-obatan.
Perlakuan Zionis Israel ke rakyat Palestina, kata Farid telah terjadi sejak 1948, dimana mereka mencaplok secara ilegal seluas 27 ribu kilometer kubik atau 85 persen wilayah sah Palestina dengan mengusir rakyatnya dan membangun pemukiman Yahudi di sana.
“Mereka sudah mengangkangi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan melakukan kejahatan kemanusiaan yang tidak dibenarkan dalam hukum Internasional,” katanya.
