Infoaceh.net

Portal Berita dan Informasi Aceh

Komisi II DPR RI: Aceh Berhak Dana Otsus Permanen, Jangan Hanya Papua

“Padahal dulu rakyat Aceh menyumbangkan emas untuk pembelian pesawat pertama Garuda Indonesia. Jangan sampai hari ini, Aceh justru seperti terputus dari pusat karena harga tiket yang mencekik,” ujar Fadhlullah.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menerima kunjungan Reses Komisi II DPR RI di gedung Serbaguna Setda Aceh, Jum'at (25/7). (Foto: Infoaceh.net/Muhammad Saman)

Banda Aceh, Infoaceh.net — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa Aceh juga berhak mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) secara permanen, sebagaimana yang telah diberikan kepada Papua.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, dalam kunjungan kerja ke Banda Aceh, Jum’at (25/7/2025).

“Kalau Papua bisa mendapatkan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas diperlakukan sama. Jangan sampai Aceh dianaktirikan,” ujar Dede Yusuf di hadapan jajaran Pemerintah Aceh dan unsur Forkopimda dalam pertemuan di Gedung Serbaguna Setda Aceh.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kajati Aceh Yudi Triadi, Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, Plt Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, para bupati/wali kota se-Aceh, akademisi, dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin oleh Dede Yusuf dan terdiri dari sejumlah anggota lintas fraksi, antara lain Aria Bima (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), dan Ahmad Heryawan (PKS).

Dana Otsus Jadi Penopang Pembangunan Aceh

Dalam forum tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan bahwa Dana Otsus masih menjadi tulang punggung pembangunan di Aceh.

Ia menyebut 77 persen belanja Pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus.

“Dana Otsus telah banyak menggerakkan sektor pelayanan dasar dan perekonomian Aceh. Jika ini dihentikan, maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan sangat terdampak,” ujar Fadhlullah.

Kepala Bappeda Aceh, Husnan memaparkan ketergantungan Aceh terhadap Dana Otsus masih sangat tinggi. Ia menegaskan perlunya perpanjangan bahkan permanenisasi kebijakan Otsus agar pembangunan tidak terputus di tengah jalan.

Direktur RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh, dr Isra Firmansyah, menambahkan bahwa Dana Otsus juga sangat vital bagi operasional layanan kesehatan. Dana tersebut menopang BLUD rumah sakit provinsi yang menjadi rujukan utama di Aceh.

Komisi II Buka Opsi Panja Otsus Aceh

Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPR RI menyatakan kesiapannya untuk membuka Panitia Kerja (Panja) Otsus Aceh, guna membahas secara khusus dan mendalam kelanjutan kebijakan tersebut.

“Otsus bukan hanya soal perpanjangan waktu. Ini soal keadilan nasional dan pengakuan terhadap sejarah Aceh,” tegas Aria Bima.

Senada dengan itu, anggota Komisi II dari PKS, Ahmad Heryawan, menilai bahwa kebijakan Otsus harus adil dan berkesinambungan.

“Jika Papua bisa mendapatkan status permanen, mengapa Aceh tidak?” ujarnya.

Aspirasi Lain: Pendidikan Kedinasan, Hutan Gayo, dan Tiket Mahal

Selain isu Dana Otsus, beberapa kepala daerah di Aceh juga menyampaikan aspirasi terkait minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN.

Mereka meminta agar Komisi II mendorong pemerintah pusat untuk memperluas peluang bagi anak-anak Aceh.

Isu lain yang mengemuka adalah terkait lima desa di Kabupaten Gayo Lues yang hingga kini belum memiliki legalitas karena berada di dalam kawasan hutan, meski telah ditempati selama puluhan tahun.

Wakil Gubernur Fadhlullah juga menyoroti tingginya harga tiket pesawat ke Aceh, yang seringkali mencapai Rp12 juta saat momen hari besar nasional.

Ia meminta dukungan Komisi II agar pemerintah pusat segera mengintervensi kondisi ini.

“Padahal dulu rakyat Aceh menyumbangkan emas untuk pembelian pesawat pertama Garuda Indonesia. Jangan sampai hari ini, Aceh justru seperti terputus dari pusat karena harga tiket yang mencekik,” ujar Fadhlullah.

Menutup pertemuan, Pemerintah Aceh menyatakan siap untuk melanjutkan pembahasan melalui Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta.

“Kami ingin memastikan bahwa suara Aceh tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan secara nyata di tingkat nasional,” ujar Fadhlullah, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Komisi II DPR RI.

author avatar
M Saman
Infoaceh.net
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Lainnya

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadillah Aditya Pratama
Pangdam IM Mayjen TNI Niko Fahrizal menyambut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Wakasad Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang singgah di Bandara SIM, Blang Bintang, Aceh Besar, Sabtu pagi (26/7). (Foto: Ist)
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menggelar pertemuan strategis di Jakarta
Komisi X DPR RI bersama Dirjen Dikti Kemdiktisaintek Prof Khairul Munadi menggelar pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) di Balai Senat USK, Banda Aceh, Jum'at, 25 Juli 2025. (Foto: Ist)
Rute dan lokasi parkir gelaran Aksi Bela Palestina, di Banda Aceh, Ahad pagi (27/7/2025).
Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyerahkan bantuan untuk masjid di Lhoong, usai membuka Jambore Kemanusiaan Peduli Kesehatan Masyarakat Daerah Pesisir di Gedung UDKP Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, Sabtu (26/7). (Foto: Ist)
Gubernur Aceh Muzakir Manaf memimpin rapat terbatas membahas penyusunan RAPBA 2026 di kediamannya di Lhokseumawe, Sabtu (26/7). (Foto: Ist)
Subuh Keliling BSI Aceh di Masjid Baitul Musyahadah (Kupiah Meuketop), Seutui, Banda Aceh, Sabtu pagi (26/7). (Foto: Ist)
Dunia birokrasi di Kabupaten Pidie diguncang dugaan skandal moral pejabat publik, Camat Padang Tiji dilapor ke polisi setelah diduga kepergok berduaan dengan istri orang dalam mobil dinas. (Foto: Ilustrasi)
Ingin Awet Muda? Santap 7 Buah Tinggi Kolagen Ini

Daftar Buah Tinggi Kolagen untuk Kulit Awet Muda

Kesehatan & Gaya Hidup
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenang masa kuliahnya saat menghadiri reuni angkatan ke-45 Tahun Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat buka suara mengenai protes dari kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto terkait Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto yang memakai masker sepanjang persidangan. Pihaknya mengungkap bahwa Rios memang terbiasa memakai masker.
Aliran modal asing tercatat kembali keluar (capital outflow) dari Indonesia Rp11,30 triliun pada pekan keempat bulan Juli 2025.
Candi Preah Vihear dan Ta Muen Thom adalah candi yang memicu bentrokan hebat hingga melibatkan serangan artileri
Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat
Sekda Aceh Besar sekaligus Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Mountala Bahrul Jamil memimpin rapat koordinasi dan bersama dewan pengawas, dewan direksi dan karyawan PDAM Tirta Mountala, Jum'at (25/7). (Foto: Ist)
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman
Pria asal Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, berinisial IFY (22), harus berurusan dengan hukum karena menjadi polisi gadungan dan menipu warga hingga ratusan juta rupiah.
Bela Tim JPU KPK, Majelis Hakim sebut tuntutan 7 tahun terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bukan berdasarkan pesanan atau tekanan pihak manapun.
Polres Metro Bekasi Kota berhasil membekuk dua perempuan pelaku penipuan jual beli kontrakan fiktif di kawasan RW 11, Kranji, Bekasi. Pelaku berinisial K (48) dan Y (54) ditangkap di dua lokasi berbeda usai kabur dari kejaran polisi.
Tutup
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x