Sedangkan di Direktorat Jenderal Perumahan, HRD fokus pada pembangunan rumah khusus, rumah susun dan rehab rumah layak huni.
Adapun di Kementerian Perhubungan, HRD memperjuangkan pembangun kereta Api Banda Aceh-Besitang, pengembangan bandar udara Malikussaleh dan Bandara Rembele serta pengadaan bus sekolah. Selain itu, Ia juga menyuarakan rehabilitasi terminal tipe A di Langsa dan Takengon serta pemasangan marka dan lampu jalan
Untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, HRD mendorong supaya ada penyediaan tunjangan khusus Kepala Desa, peningkatan penerima program Permodalan Badan Usaha Milik Desa, peningkatan kapasitas aparatur Gampong, desa parawisita, dan beberapa program penting lainnya.
Sedangkan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, HRD mendesak supaya dilakukan pengadaan sejumlah sarana dan perlengkapan SAR Pos Bireuen dan Banda Aceh seperti Kapal Evakuasi, perahu rafting, peralatan selam, perahu karet dan mobil operasional.
“Alhamdulillah sebagian besar aspirasi masyarakat Aceh ini sudah terakomodir baik yang bersumber dari mitra komisi V maupun dari kementerian/ lembaga lainnya seperti BLK, Beasiswa, Program Inkubasi Bisnis, Dayah Digital dan lain-lain. Yang belum terakomodir umumnya disebabkan persoalan teknis. Insya Allah kita berkomitmen untuk mengawal sejumlah aspirasi tersebut,” pungkas HRD. (IA
