Infoaceh.net -Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan terhadap PT Antam Tbk dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI untuk menjelaskan ihwal pembuatan tambang nikel di Raja Ampat, Papua.
Pasalnya, salah satu penggarap tambang nikel di Raja Ampat ialah PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto mengingatkan perusahaan BUMN untuk betul-betul menjalankan amanat dari perundang-undangan.
“Saya juga baca di media massa kalau penambangnya ini kan salah satunya BUMN juga, anak perusahaan Antam, nah ini juga harus jadi perhatian serius, kami akan panggil Antam untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi pada perizinan maupun penambangan nikel di Raja Ampat ini, karena seharusnya yang namanya BUMN itu harus menjalankan semua peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini, tidak boleh ada penyimpangan,” kata Firnando kepada wartawan, Sabtu, 7 Juni 2025.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menekankan persoalan tambang merupakan masalah serius yang harus diselesaikan pemerintah. Apalagi, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat itu telah menyalahi aturan karena beroperasi di area wisata.
“Karena menurut saya masalah penambangan ini masalah yang serius sekali, ini kan dampaknya kepada masyarakat juga, masa iya penambangan dalam tempat pariwisata itu kan tidak betul, apalagi Raja Ampat suatu kebanggan Indonesia di mata dunia,” kata Firnando.
Di sisi lain, Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Tengah (Jateng) I itu menyinggung soal izin dari operasi perusahaan untuk menggarap tambang nikel di Raja Ampat. Menurutnya, izin tambang yang diperoleh PT GAG Nikel berupa kontrak karya, artinya kontrak itu sudah ditandatangani pemerintah sejak lama.
Firnando mengatakan pada saat pengurusan izin lain seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) diperlukan andil pemerintah daerah (pemda) ataupun masyarakat daerah. Dia pun mempertanyakan tidak adanya protes keras dari dua pihak atas izin tersebut.
“Kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini, karena di tempat pariwisata tidak boleh ada aktivitas menambang, di saat perizinan itu harusnya masyarakat bisa berkomentar atau memberikan masukan, kenapa bisa kebobolan seperti itu,” ucap Legislator Golkar ini.
