Cage menyebut selama ini Badan Reintegrasi Aceh (BRA) juga kewalahan karena anggaran yang tersedia untuk program pemberdayaan eks kombatan GAM, tapol/napol dan masyarakat korban konflik sangat terbatas.
“Kami terus berusaha agar butir-butir MoU benar-benar dituntaskan. Kalau ada suara-suara sumbang biarkan saja, yang penting kami terus bekerja dan berusaha agar kewenangan-kewenangan yang menjadi hak Aceh bisa segera diimplementasikan,” ujar Cage.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Pertanahan Kementerian ATR, Kanwil BPN Aceh, Anggota DPR RI asal Aceh Fadlullah, Ketua Banleg DPR RI serta Jubir Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak. (IA)
