BANDA ACEH – Wakil Bupati Aceh Tenggara (Agara) Bukhari menyatakan siap membangun kemitraan dengan wartawan, termasuk organisasi kewartawanan sejauh untuk kepentingan masyarakat dan tanpa melanggar aturan.
“Wartawan adalah mitra strategis pemerintah. Mitra yang baik tentu saja harus saling mengingatkan dengan cara yang bijak. Pemkab Aceh Tenggara, baik eksekutif maupun legislatif tidak alergi terhadap wartawan karena kami sadar betul wartawan menjalankan fungsi kontrol untuk kebaikan bersama,” kata Bukhari didampingi Wakil Ketua DPRK Agara Jamudin Selian ketika bersilaturahmi dengan Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin didampingi unsur pengurusnya, di Kantor PWI Aceh di Banda Aceh, Kamis, 26 Mei 2022.
Wabup Agara mengatakan, secara umum hubungan kemitraan pihaknya dengan wartawan sudah terbangun dengan cukup baik meski pada saat-saat tertentu ada saja wartawan yang dinilai ‘lepas kontrol’ sehingga produk jurnalistik yang dihasilkan memunculkan kerugian bagi berbagai pihak bahkan tak jarang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Secara umum sudah baik (hubungan kemitraan dengan wartawan), meski ada kasus-kasus tertentu yang terkesan mengabaikan rambu-rambu. Tetapi saya pikir organisasi pers seperti PWI bisa mendalami kasus-kasus seperti ini, apalagi di mata masyarakat setiap wartawan identik dengan PWI, padahal setahu saya organisasi wartawan bukan hanya PWI. Bisa jadi banyak juga orang-orang yang mengaku wartawan tidak terdaftar di organisasi pers manapun,” tandas Bukhari dibenarkan Wakil Ketua DPRK Agara, Jamudin yang juga dikenal sebagai salah seorang wartawan senior di Aceh.
Terkait bantuan untuk masyarakat, termasuk masyarakat pers yang berhimpun dalam berbagai organisasi, dipastikan oleh Wabup Agara tetap menjadi perhatian pihaknya bersama legislatif.
Namun, kata Bukhari, bantuan harus didasari pengajuan program yang dirasakan manfaatnya secara bersama-sama, misalnya program peningkatan kapasitas wartawan melalui pendidikan.
“Setiap program yang diajukan akan kita pelajari dan menjadi prioritas jika itu memang menyangkut kepentingan langsung masyarakat termasuk organisasi pers. Kalau ada yang tidak serius meresponsnya, saya bisa paksa, karena tak ada pentingnya ditahan, memangnya itu uang bapak kita,” tandas Wabup Agara.
