Lanjutkan Reformasi Birokrasi, Iswanto Ingatkan Jajaran Loyal Tegak Lurus kepada Pimpinan
JANTHO — Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto memberi sinyal deras untuk melakukan reformasi birokrasi di Aceh Besar, sebagai bagian untuk menerapkan loyalitas tegak lurus di jajaran Pemkab Aceh Besar.
“Selama setahun ini, saya berkomitmen dan berusaha keras untuk bekerja secara tegak lurus ke atas, yaitu Bapak Presiden dan Mendagri. Mulai saat ini seluruh jajaran di Pemkab Aceh Besar juga harus bersikap tegak lurus kepada pimpinan, karena loyalitas adalah hal paling pokok dan utama untuk berjalannya roda pemerintahan secara efektif. Jika itu sudah tidak dimiliki, silakan keluar dari sistem birokrasi yang sedang berjalan,” tegas Iswanto.
Menurut pria yang baru saja diperpanjang masa jabatan sebagai Pj Bupati Aceh Besar itu, loyalitas dan soliditas adalah hal utama, untuk mewujudkan sebuah team work yang mampu bekerja secara terstruktur dan terukur, sesuai dengan fungsi masing masing.
Jika loyalitas dan soliditas tak lagi dimiliki, maka kinerja dan prestasi akan sulit didapat, malah justru kondisi perjalanan pelayanan publik bisa terkendala.
“Ini, jelas sangat tak diharapkan. Makanya saya kembali mengingatkan, dan kemarin Bapak Pj Gubernur secara khusus juga mengingatkan kami, maka kepada seluruh jajaran di Pemkab Aceh Besar jika tak mampu masuk secara utuh dalam sistem, silakan keluar. Karena tantangan kita ke depan akan lebih kompleks , seiring makin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap mutu dan kualitas layanan pemerintah,serta Pemilu dan Pemilukada,” tandas Iswanto.
Iswanto menambahkan, komitmen dan misi utamanya adalah memberikan yang terbaik untuk Aceh Besar ke depan yang lebih baik. Jadi semuanya harus seirama untuk berlari kencang, bukan malah ada yang berupaya untuk memperlambat, baik secara diam diam atau nyata.
“Catat….., Saya mau berlari ke depan demi rakyat Aceh Besar, mohon jangan ada yang menarik dari belakang. Kasihan rakyat Aceh Besar,” demikian suami dari Cut Rezky Handayani ini bertamsil.
Lebih jauh dirincikan, program reformasi birokrasi itu akan dilakukan di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam upaya meningkatkan kinerja dan mewujudkan program-program daerah, provinsi dan pemerintah pusat yang menjangkau hingga kabupaten/kota.
