BANDA ACEH — Upaya bersama menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut serta pelaksanaan proyek strategis nasional seperti pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, merupakan agenda penting yang akan memberikan dampak besar bagi kemajuan Aceh secara keseluruhan.
Penegasan tersebut disampaikan Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah, saat melantik Reza Saputra sebagai Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh (BPKA), di Anjong Mon Mata komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa sore (16/4/2024).
“Kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut serta pelaksanaan proyek strategis nasional seperti pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, membutuhkan upaya bersama. Keduanya merupakan agenda penting yang akan memberikan dampak besar bagi kemajuan Aceh secara keseluruhan,” ujar Pj Gubernur.
Karena itu, Pj Gubernur mengingatkan seluruh jajaran BPKA dapat memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sehingga pelaksanaan PON dan juga proyek strategis nasional Tol Sigli – Banda Aceh dapat terselesaikan dengan baik.
“PON XXI Aceh-Sumut adalah kesempatan emas bagi Aceh menunjukkan potensi dan kemampuan dalam penyelenggaraan acara olahraga skala nasional. Selain menjadi ajang prestisius, PON juga menjadi momentum mendukung pembangunan manusia yang lebih baik melalui olahraga,” kata Pj Gubernur.
Karena itu, Pj Gubernur mengingatkan jajaran BPKA dapat memastikan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan, sehingga dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal menyukseskan PON 2024 Aceh-Sumut.
Sementara itu, terkait pembangunan Tol Sigli – Banda Aceh yang merupakan proyek strategis nasional diyakini akan memberi dampak signifikan, dalam mempercepat konektivitas antara Sigli dan Banda Aceh serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Karena itu, Pj Gubernur mengingatkan jajaran BPKA mendukung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga proyek ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Sejalan dengan hal tersebut, maka Kepala BPKA yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinir upaya-upaya tersebut,” sebutnya.
Dalam sambutannya Pj Gubernur juga mengingatkan pentingnya peran dalam menjaga kestabilan dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan transparan bagi kepentingan masyarakat Aceh.
Karena itu, meski dalam beberapa tahun terakhir ini, kita selalu mendapatkan opini WTP, namun ruang-ruang perbaikan tetap ada.
“Untuk itu, BPKA perlu kembali mencermati dan menindaklanjuti terhadap rekomendasi dan temuan dari BPK, sehingga tata kelola keuangan daerah bisa berjalan dengan semakin baik lagi. Jangan lengah dan teruslah berbenah,” kata Pj Gubernur mengingatkan.
Selanjutnya, Pj Gubernur juga mengingatkan, peran strategis BPKA dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Aceh.
PAA menjadi sumber pendapatan yang sangat vital dalam mendukung pembangunan dan penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat Aceh.
“Jika merujuk pada PAA Tahun Anggaran 2023, kita bersyukur karena terjadi peningkatan, dimana realisasinya mencapai Rp 2.98 Triliun atau berkisar 104,66 persen dari target sebesar Rp2.85 Triliun. Untuk tahun 2024, target kita adalah sebesar Rp 3.01 triliun,” kata Pj Gubernur.
Untuk itu, sambung Pj Gubernur, BPKA perlu segera merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Aceh, terlebih lagi, mengingat Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang segera akan berakhir tahun 2027.
Dalam hal ini, penting dilakukan evaluasi terhadap pencapaian angka PAA tahun lalu, sebagai upaya agar bagaimana angka tersebut dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur juga mengingatkan Kepala BPKA, bahwa upaya meningkatkan serapan anggaran menjadi bagian penting dari pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dijalankan BPKA. Karena itu, penting bagi seluruh jajaran terus memacu kinerja dan melakukan langkah-langkah strategis dalam memastikan serapan anggaran lebih optimal.
Pj Gubernur juga mengingatkan jajaran BPKA mengoptimalkan dan mensinergikan semua potensi yang ada serta selalu menjalin komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan bisa menggapai cita-cita untuk mensejahterakan rakyat dengan berlandaskan iman dan taqwa.
“Sejalan dengan hal tersebut, maka Kepala BPKA yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinir upaya-upaya tersebut. Untuk itu, saya menyerahkan tugas besar ini dengan keyakinan penuh bahwa Saudara mampu menjalankannya dengan baik. Saya yakin, dengan kepemimpinan yang visioner dan inovatif, serta kerja keras yang dilandasi dengan integritas, saudara mampu mengembangkan berbagai strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang diembankan ini dengan sebaik-baiknya,” kata Pj Gubernur. (IA)
