Namun sayangnya, selama ini ekspor komoditas yang dilakukan berupa raw material atau bahan mentah. Sehingga tidak memberikan nilai tambah terhadap komoditas-komoditas yang diekspor.
“Ini yang harus diubah. Bagaimana bahan baku ini dikemas sehingga menambah nilai tambah,” tegas Safuadi.
Tidak mau tinggal diam, Kanwil Bea Cukai Aceh selama ini telah melakukan pembinaan kepada para pelaku ekspor, mulai dari tingkat Aceh hingga ke pedesaan. Namun persoalannya, tambah Safuadi, jika tidak ditunjang oleh pemerintah setempat, Kanwil Bea Cukai tidak bisa berbuat apa-apa.
“Kami di bea cukai adalah fungsi pembimbingan, fungsi mendorong, peningkatan kapasitas supaya link mereka ke luar negeri bisa jalan,” kata Safuadi.
Dia juga menyinggung tentang iklim investasi di Aceh, dimana menurutnya selama ini para investor enggan untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh karena fasilitas investasi belum terpenuhi.
“Ini yang harus diubah. Ini harus disadari oleh semua perangkat satuan kerja di daerah. Bahasa kita pemulia jame, tapi nyatanya kita tidak memuliakan para tamu investor yang datang ke Aceh,” sebut Safuadi.
Sementara Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh Imanul Hakim menyampaikan informasi bahwa RPP Zakat sebagai pengurangan pajak telah sampai ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sudah dikirim ke Kemendagri dari Gubernur Aceh, dan mereka harus ada proses dari Kemeterian Keuangan, dikoordinasi dengan Kemenkumham, itu sudah lintas kementerian,” sebut Imanul.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh Achris Sarwani mengatakan, pihaknya siap mendukung kegiatan perbankan di Aceh, dalam hal ini perbankan syariah.
“BI mendukung bank daerah kalau di sini berarti bank yang syariah. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, bersama OJK mendukung bagaimana fungsi bank itu semakin lengkap,” kata Achris.
Untuk melengkapi itu, tambah Achris, memang butuh waktu, karena kapasitas teknis Bank Aceh harus menuju ke level yang lebih tinggi. BI akan terus mengawal agar kelengkapan tersebut terealisasi cepat.
