Lelang Proyek Diduga Sarat KKN, Menteri PUPR Didesak Copot Kepala BP2JK Aceh
BANDA ACEH — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) menggelar aksi demonstrasi ke kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Aceh, di Banda Aceh, Jum’at (29/12/2023).
Aksi itu dilakukan karena banyaknya persoalan pelelangan proyek APBN selama ini yang diduga sarat KKN dan merugikan masyarakat Aceh.
“Gelontoran anggaran dari pemerintah pusat yang semestinya dapat dinikmati pembangunannya dengan maksimal oleh rakyat Aceh, ternyata harus berakhir di tangan pihak-pihak yang hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Pengaturan demi pengaturan tender yang terjadi membuat anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN di Aceh tak dapat dimanfaatkan karena mangkrak atau kualitasnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena indikasi adanya praktek KKN dan pengaturan tender yang dilakoni pihak BPJ2K Aceh sebagai pelaksana pelelangan yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR. Kondisi pengaturan proyek yang berbau KKN di instansi ini sudah memasuki stadium 4 dan kritis, sudah tak bisa dibiarkan,” ungkap Koordinator Aksi Musda Yusuf.
Yusuf membeberkan sekian banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaan lelang di BP2JK Aceh.
Pertama, kata Yusuf, berdasarkan hasil investigasi Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) terdapat 5 Paket Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2022 mangkrak diakibatkan selisih harga penawaran pemenang yang ditetapkan oleh BP2JK Aceh di atas 20% dari pagu anggaran, sehingga tidak lagi sesuai untuk pelaksanaan hingga membuat kegiatan tersebut terbengkalai.
Proyek Rehabilitasi Bendungan Daerah Irigasi Krueng Pasee di Kabupaten Aceh Utara dengan Pagu Rp 56.000.000.000 dan HPS Rp. 56.000.000.000, sedangkan Nilai Kontrak Rp 44.800.000.000.
Dari perhitungan, terjadi 20% selisih Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp 11.200.000.000 dengan sumber anggaran APBN 2021 yang dimenangkan PT Rudy Jaya yang beralamat di Jawa Timur.
Fakta di lapangan, progres pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan 37,08% keuangan yang telah di cairkan kepada pihak rekanan
Pembangunan Rumah Susun Ponpes Dayah Darul Ihsan Tgk H Hasan Krueng Kalee yang beralamat di Gampong Siem Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, yang saat ini pembagunannya juga mangkrak.
Pekerjaan yang anggarannya bersumber dari APBN 2022 ini dimenangkan CV ASOLON UTAMA, yang beralamat di Banda Aceh. Sementara pagu anggaranya mencapai Rp 3.526.524.000 dan HPS Rp.3.526.524.000, sedangkan Nilai Kontrak Rp 2.970.417.000, jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 16% atau Rp 556.107.000.
Fakta di lapangan, progres pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan 37,08% keuangan yang telah dicairkan kepada pihak rekanan.
Proyek Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Dayah Darul Munawwarah Ulee Gle Pidie Jaya yang bersumber dari APBN 2022 dimenangkan CV. TSARAYA, yang beralamat di Aceh Timur. Dengan pagu anggaran mencapai Rp 3.412.024.000 dan HPS Rp 3.412.019.000, sedangkan Nilai Kontrak Rp2.729.615.200.
Terjadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak adalah 20% atau Rp 682.403.800.
Sejauh ini, progres pekerjaan baru dikerjakan 31,82% fisik dan keuangan yang telah diterima oleh pihak rekanan 38,58%.
Proyek Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Bireuen, anggaranya bersumber dari APBN 2022. Sementara tendernya dimenangkan CV RAJA MUDA, yang beralamat di Aceh Utara.
Pembangunannya saat ini mangkrak. Dengan Pagu Anggaran yang mencapai Rp 4.828.440.000 dan HPS Rp 4.823.835.000, sedangkan nilai Kontrak Rp 3.862.752.000, jadi selisih antara HPS dengan Nilai Kontrak sebesar 20% atau Rp 965.688.000. Fakta di lapangan progres pekerjaan baru dikerjakan 35,23% fisik dan 54,60% keuangan telah di terima pihak rekanan.
Pembangunan Rumah Susun Institut Agama Islam Al Aziziyah Bireuen (Kampus Putri) yang anggarannya bersumber APBN 2022. Pekerjaan dimenangkan CV. RAMAI JAYA yang beralamat di Banda Aceh. Pagu anggaran proyek tersebut mencapai Rp. 4.828.440.000 dan HPS Rp 4. 828.440.000 sedangkan Nilai Kontrak Rp 3.862.752.000, terjadi 20% selisih kontrak dari Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) atau Rp 965.688.000. Fakta di lapangan, progres baru dikerjakan 66,67 %. Fisik dan keuangan yang sudah dicairkan 31.03 % dan saat ini pembagunannya juga mangkrak.
Kedua, lanjut Yusuf, BP2JK Aceh kembali menetapkan satu pemenang untuk 3 paket pekerjaan dengan nilai puluhan miliar rupiah yang dimenangkan PT AP dalam waktu bersamaan sehingga kuat dugaan ada pengaturan tender yang sarat KKN dalam pelelangan di BP2JK Aceh selama ini.
Ketiga pekerjaan yang di menangkan PT AP itu adalah Pembangunan Jaringan Irigasi Lhok Guci Aceh Barat senilai Rp 26,5 miliar.
Pembangunan Jaringan Irigasi Jambo Aye Aceh Utara senilai Rp 24,8 miliar dan Rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase senilai Rp 22,8 miliar.
Ketiga, Pokja Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Kementerian PUPR tentang penetapan PT FATA PERDANA MANDIRI sebagai pemenang tender paket Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Meulaboh yang bersumber dari APBN 2024 Nilai Penawaran Rp 34.394.783.000.
Diketahui PT FATA PERDANA MANDIRI tidak memenuhi syarat SBU dimana Sertifikat Badan Usaha SI 001 KBLI 2017 sudah habis masa berlaku sejak 14-01-2022, SBU BS 010 KBLI 2020 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air status Sertifikasi Badan Usaha (SBU) sudah dibekukan atau dicabut sejak tanggal 07-09-2023.
Sehingga dapat dilihat bahwa BP2JK Aceh dengan berani mengangkangi aturan dan menetapkan perusahaan pemenang yang SBU-nya sudah mati.
“Melihat semakin kritis dan sadisnya indikasi KKN Pelelangan Proyek APBN di BP2JK Aceh dan memeriksa Pokja-pokja BP2JK Aceh, kami mendesak KPK turun langsung mengusut indikasi KKN yang sudah begitu lama dibiarkan itu,” teriak Yusuf dalam orasinya.
Pendemo juga meminta Kepala BP2JK Aceh jangan bermain politik dalam menjalankan tugas pelelangan APBN, karena dapat mencoreng citra profesionalitas dan independensi instansi pemerintahan serta merusak nama baik Kementerian PUPR.
Mahasiswa juga mendesak Irjen Kementerian PUPR RI segera melakukan investigasi dan memerintahkan BP2JK Aceh membatalkan pemenang tender sejumlah paket kegiatan yang bermasalah sebagaimana disebutkan di atas.
“Kami secara tegas meminta Menteri PUPR Basuki untuk segera mencopot Kepala BP2JK Aceh Soeryadi karena selama ini telah menjadikan lembaga itu sarang mafia proyek dan jauh dari kata profesionalitas dalam bekerja,” tegasnya.
Aksi tersebut berjalan lancar dan tertib, setelah melakukan orasi dan menyampaikan pernyataan sikapnya di Kantor BP2JK Aceh mahasiswa bergerak membagikan selebaran kepada masyarakat. (IA)
