Lilik Sujandi Jadi Plh Kakanwil Kemenkumham Aceh
BANDA ACEH – Lilik Sujandi resmi menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh setelah Meurah Budiman harus menjalankan tugas baru sebagai Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tamiang.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Perintah Nomor: SEK-KP.04.02-512 yang ditandatangani langsung oleh Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto atas nama Menteri Hukum dan HAM.
Lilik Sujandi merupakan Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI.
Hari pertama bertugas, Lilik Sujandi langsung menggelar pertemuan secara langsung dengan para Kepala Divisi, pejabat struktural, dan dikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di seluruh Aceh. Kakanwil Meurah Budiman pun turut serta mengikuti secara virtual dari Pendopo Bupati Aceh Tamiang.
Ia mengatakan, pertemuan ini merupakan koordinasi penyampaian peran dan wewenang Plh Kakanwil Kemenkumham Aceh serta tata kelola muatan tugas yang harus dikonsultasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Definitif.
“Pertemuan ini diharapkan membuka ruang komunikasi dan konsultasi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar sesuai dengan perencanaan awal serta untuk mengonsolidasikan program,” ujar Lilik, Kamis (27/7/2023) di Aula Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Aceh.
Mengutip pesan Sekjen Kemenkumham, Lilik mengungkapkan dalam menjalankan tugas setiap wilayah mempunyai kearifan lokal (local wisdom) tersendiri yang harus dihormati. Kendati demikian, hal ini menurutnya harus diselaraskan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Di sisi lain, secara terang-terangan Ia pun meminta dukungan dari jajaran Kemenkumham Aceh terutama Kakanwil Meurah Budiman. Sebab, untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan komunikasi yang intens dengan semua pihak yang terlibat.
“Oleh karena itu, mengingat cakupan wilayah kerja yang luas, maka dibutuhkan pengendalian informasi yang masif sehingga distribusi informasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan miss communication. Harapannya kita dapat menjalankan tugas dan fungsi Kemenkumham dengan baik,” sambungnya.
