Jakarta, Infoaceh.net — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tidak ada transportasi publik di dunia yang benar-benar menguntungkan. Semua transportasi publik selalu membutuhkan subsidi pemerintah, tetapi harus terukur.
Pernyataan Luhut itu merespons polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang sempat ditolak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk dilunasi melalui APBN.
“Ingat ya, tidak ada public transport di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” kata Luhut, Jumat (17/10/2025).
Luhut menegaskan, masalah Whoosh hanyalah terkait restrukturisasi utang, bukan permintaan APBN. “Whoosh itu tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN,” ujarnya.
Proses restrukturisasi sudah dibahas dengan pemerintah China. Saat ini, tim resmi menunggu Keppres diteken Presiden Prabowo Subianto agar negosiasi segera berjalan. Pergantian pemerintahan sebelumnya membuat pembentukan tim tertunda. “Sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China-nya sudah bersedia, enggak ada masalah,” tambah Luhut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tanggung jawab pelunasan berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang membawahi BUMN termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pemegang saham KCIC.
“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utang proyek dari situ,” tegas Purbaya.
Proyek Whoosh menelan investasi sebesar US$7,2 miliar, mengalami pembengkakan biaya US$1,2 miliar. Dari pembengkakan tersebut, 60 persen ditanggung konsorsium Indonesia (sekitar US$720 juta) dan sisanya konsorsium China (US$480 juta). Struktur pembiayaan terdiri dari 25 persen melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) KAI senilai Rp3,2 triliun dan 75 persen melalui pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar US$542,7 juta.
Proyek dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China. Konsorsium Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memiliki 60 persen saham, sedangkan China melalui China Railway International Co. Ltd. (CRI) memegang 40 persen saham. Komposisi pemegang saham PSBI antara lain PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53 persen, PT Wijaya Karya Tbk 33,36 persen, PT Perkebunan Nusantara I 1,03 persen, dan PT Jasa Marga Tbk 7,08 persen.
