Mahasiswa Demo DPRA, Minta Pokir Dewan 2024 Dialihkan untuk Penanganan Banjir-Longsor
BANDA ACEH — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) melakukan demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis siang, 14 Desember 2023.
Dalam aksi demo tersebut mahasiswa mengantarkan kotak sumbangan yang berisikan koin untuk DPRA.
Pendemo meminta agar dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRA tahun anggaran 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor Aceh.
Sejumlah bantuan tersebut melakukan penggalangan dana dari masyarakat di kawasan simpang lima Banda Aceh, dan lalu menuju ke DPRA untuk menyerahkannya.
“Pak Dewan, ini kami antarkan sumbangan dari korban banjir untuk Pokir dewan,” teriak pendemo.
Pendemo juga meminta semua SKPA dan rakyat agar pakai helm jika ke kantor DPRA, alasannya sebagai antisipasi karena akhir-akhir rakyat takut dilempar pakai piring terbanb oleh anggota dewan, karena dewan sedang hobi main lempar-lemparan.
“Ini namanya sediakan payung sebelum hujan, sebelum dilempar piring oleh dewan, jadi SKPA hingga rakyat jangan lupa pakai helm terlebih dahulu kalau masuk gedung DPRA,” kata salah seorang orator.
Korlap aksi Musda Yusuf dalam orasinya mengatakan, persoalan banjir di Aceh bukan persoalan baru, namun sangat minim alokasi pokir dari dewan yang katanya mewakili rakyat.
Sementara lebih Rp 103 triliun dana otonomi khusus (Otsus) selama ini hanya dinikmati segelintir elit saja.
“Untuk itu kita harapkan dewan untuk ikhlas mengalihkan Pokirnya tahun 2024 untuk menangani persoalan banjir. Jangan sampai setiap banjir dewan cuma bisanya pencitraan antar air mineral dan indomie sehari selfie,” bebernya.
Dia juga menyayangkan sikap premanisme dan kerakusan dewan dalam pengesahan anggaran.
“Kantor DPRA itu bukan Taman Kanak-kanak atau tempat olahraga lempar, jadi tak perlu ada cara lempar-lempar piring segala untuk minta tambah Pokir. Dewan jujur saja butuh pokir untuk pemenangan Pemilu 2024, toh tahun 2023 saja ratusan miliar dari Rp 1,6 triliun uang pokir itu kegiatan reguler dinas dan banyak di luar dapil, belum lagi hampir ratusan miliar anggaran digunakan untuk kegiatan seremonial.
