Infoaceh.net – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi besar bertajuk #RakyatTagihJanji di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025).Aksi ini membawa “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang mencakup isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hingga kesejahteraan ekonomi.
Massa aksi dijadwalkan berangkat dari Lapangan FISIP UI, Depok, pukul 12.00 WIB, dan tiba di DPR sekitar pukul 13.00 WIB.
“Kami akan berkumpul sejak pukul 10 pagi sebelum berangkat bersama-sama,” ujar Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, pada Senin (8/9/2025).
Meski diinisiasi BEM UI, aksi ini terbuka untuk semua kalangan.
Sejumlah BEM kampus lain serta organisasi masyarakat sipil dipastikan bergabung.
Menurut Bima, dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” bukan hanya hasil kajian mahasiswa, tetapi merangkum suara publik dari berbagai sumber, di antaranya:
Unggahan viral figur publik seperti Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, hingga Cheryl Marella.
Petisi daring “12 Tuntutan Rakyat” di Change.org yang telah mengumpulkan lebih dari 40.000 tanda tangan.
Aspirasi buruh dalam aksi 28 Agustus 2025.
Pernyataan sikap akademisi UI terkait demokrasi dan lingkungan.
“Setiap fakultas di UI ikut menyusun kajian akademis. Dokumen itu akan kami serahkan ke DPR. Aksi tidak bubar sebelum ada perwakilan DPR menemui massa,” tegas Bima.
Isi Tuntutan Utama
Beberapa poin kunci dari 17 tuntutan mendesak antara lain:
- Presiden diminta membentuk tim independen atas kasus kekerasan demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.
- DPR diminta membebaskan demonstran yang ditahan, menghentikan kriminalisasi, serta mengusut aparat pelaku kekerasan.
- Partai Politik diminta membatalkan kenaikan gaji DPR, membuka transparansi anggaran, dan menyerahkan pemeriksaan harta wakil rakyat ke KPK.
- Polri dan TNI diminta menghentikan kekerasan dalam pengendalian massa serta memastikan TNI tidak mengambil alih peran sipil.
- Kementerian Ekonomi diminta menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan pengemudi ojol, sekaligus mencegah PHK massal.
Selain itu, delapan agenda reformasi menyoroti pembenahan parlemen, partai politik, perpajakan, hingga penguatan KPK dan pembatasan peran politik TNI.
