MaTA Desak Kejati-BPKP Usut Anggaran Festival Vespa Rp 1,4 Miliar, Lokasi Sabang Digelar di Banda Aceh
BANDA ACEH — Pelaksanaan Aceh Vespa Festival 2023 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh dengan anggaran APBA mencapai Rp 1,4 miliar yang dinilai pemborosan anggaran terus memunculkan kecurigaan publik.
Apalagi dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) APBA 2023 Disbudpar Aceh lokasi penyelenggaraan kegiatan Aceh Vespa Festival berada di Sabang, namun dilaksanakan di Banda Aceh pada pekan lalu.
Untuk itu, Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melakukan penyelidikan dan audit terhadap anggaran Aceh Vespa Festival tersebut.
“Kejaksaan dan BPKP Aceh perlu melakukan audit dan penyelidikan terhadap anggaran festival vespa
yang digelar oleh Disbudpar tersebut,” ujar Koordinator MaTA Alfian, Sabtu (5/8/2023).
Menurutnya, penyelidikan dan audit harus dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak berlanjut lagi kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan tujuan, sehingga tidak terjadi pembiaran dan pemborosan
Sebab kegiatan Aceh Vespa Festival tersebut dinilai tidak ada relevansinya dengan promosi dan kemajuan pariwisata di Aceh.
Alfian menyebutkan, berdasarkan penelusuran MaTA, jumlah anggaran untuk festival vespa tersebut ternyata mencapai Rp 1,4 Miliar, yang bersumber dari dana Pokok – pokok pikiran (Pokir) salah satu Anggota DPRA.
Selain itu, ada kejanggalan, sebab anggota dewan tersebut bukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang)
“Yang janggal, anggota dewan itu dia bukan Dapil dari sini, seharusnya diperjuangkan Dapilnya, memaksimalkan anggaran Dapilnya, kenapa ditarik ke provinsi,” ujarnya.
Menurut Alfian, kegiatan yang bersumber dari dana pokir sangat rawan terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Dimana dalam kegiatan tersebut berbicara Commitment Fee.
“Publik tidak akan percaya kalau event ini tidak ada commitment fee, artinya commitment fee dengan oknum DPR Aceh itu,” terang Alfian.
Kemudian, Alfian mengkritisi narasi yang dibangun (disampaikan) oleh pihak Disbudpar Aceh terkait event Festival Vespa, yaitu untuk melegalkan dan memajukan pariwisata Aceh.
