Partai politik seharusnya menjadi kanal utama untuk regenerasi kepemimpinan dan agregasi kepentingan rakyat. Namun, di tengah dinasti rente, partai justru menjadi kendaraan elite. Kandidat diusung bukan berdasarkan visi, integritas, atau kapasitas, melainkan karena kedekatan darah dan besaran mahar politik.
Dalam banyak kasus, partai bahkan tidak punya otonomi ideologis. Mereka tunduk pada keputusan pemilik modal dan petinggi partai yang memiliki hubungan keluarga dengan elite kekuasaan. Fenomena ini terjadi di hampir semua partai besar di Indonesia. Partai menjadi klub eksklusif bagi keluarga elite, sementara rakyat hanya menjadi penonton.
Jika tidak ada reformasi serius dalam tubuh partai politik, maka mustahil berharap demokrasi Indonesia bisa berkembang menjadi lebih substantif. Partai harus kembali ke akar ideologinya, membuka ruang bagi kader-kader muda, dan menolak skema dinasti yang merusak.
Dampak Sosial: Membekukan Mobilitas dan Memupuk Apatisme
Dinasti rente bukan hanya masalah politik; ia juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Ketika jabatan publik dikuasai oleh elite yang sama, kebijakan publik cenderung eksklusif dan tidak responsif terhadap kebutuhan akar rumput.
Lebih jauh, sistem ini membekukan mobilitas sosial. Anak petani atau buruh, betapapun cerdasnya, akan sangat sulit menembus arena kekuasaan karena tidak memiliki akses, modal, atau jaringan. Maka, harapan rakyat terhadap perubahan makin tipis, dan apatisme politik tumbuh subur. Rakyat tidak percaya lagi bahwa pemilu bisa membawa perubahan.
Di sinilah bahaya terbesar dinasti rente: ia merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Ketika rakyat tidak lagi percaya, sistem politik kehilangan legitimasi moralnya.
Solusi: Mengembalikan Demokrasi pada Rakyat
Untuk melawan dinasti rente, diperlukan pendekatan multi-level: dari reformasi hukum, penguatan partai, hingga pendidikan politik publik. Beberapa langkah konkret antara lain:
1. Regulasi Ketat terhadap Konflik Kepentingan Keluarga Pejabat
