Infoaceh.net -Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mengecam keras peristiwa pembubaran paksa kegiatan ibadah di sebuah Rumah Doa di Koto Tangah Padang, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Minggu 27 Juli 2025.
Gempar meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama yang gagal menjadi garda terdepan dalam mengawal kebebasan beragama sebagaimana dijamin UUD.
“Kami sangat prihatin dan kecewa. Di tengah meningkatnya eskalasi intoleransi, Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama yang seharusnya menjadi yang terdepan dalam merawat kebhinekaan dan menjamin hak beribadah warga negara justru tidak terdengar suaranya,” kata Ketua Umum Gempar Indonesia, Yohanes Sirait dalam keterangannya, Senin 28 Juli 2025.
Menurut Yohanes, Menag Nasaruddin Umar dan jajarannya tidak melakukan tindakan layaknya pejabat negara, bahkan berkomentar untuk menenangkan masyarakat pun tidak.
“Ini adalah sebuah kelalaian serius terhadap tugas dan tanggung jawab mereka,” tegasnya.
Dikatakan Yohanes, peristiwa tersebut menambah daftar panjang kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia dan menunjukkan kemunduran dalam penegakan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pasalnya, sepanjang sembilan bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gempar Indonesia mencatat telah terjadi setidaknya 16 kali peristiwa intoleransi berbasis agama.
Insiden ini bervariasi mulai dari penolakan pendirian rumah ibadah, persekusi dan pembubaran kegiatan ibadah, hingga teror ancaman bom di tempat ibadah. Peristiwa di Padang adalah bukti nyata bahwa negara masih belum sepenuhnya hadir untuk melindungi hak konstitusional setiap warganya.
Atas dasar itu, kata Yohanes, Gempar berpandangan aktor utama di balik regresi ini adalah kombinasi dari aktor non-negara (ormas keagamaan, kelompok warga) yang agresif dan aktor negara (pemerintah daerah, kepolisian) yang permisif atau melakukan pembiaran atas peristiwa ini.
Misalnya, kasus pelarangan ibadah Natal di Cibinong (Desember 2024) menunjukkan peran aparat keamanan yang lebih memilih “mediasi” yang merugikan korban demi menjaga “kondusifitas”, alih-alih menegakkan hak konstitusional untuk beribadah.
