JAKARTA, Infoaceh.net — Wacana pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai sudah saatnya posisi pucuk pimpinan Polri mengalami penyegaran setelah lebih dari empat tahun dijabat Listyo.
“Publik tahu Jenderal Listyo adalah orang kepercayaan Jokowi. Kalau Polri mau keluar dari bayang-bayang politik masa lalu, pergantian itu wajib,” kata Bambang saat dihubungi Inilah.com, Jumat (6/6/2025).
Menurutnya, masa jabatan Listyo yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan stagnasi institusi, apalagi jika loyalitas internal masih condong pada kepentingan rezim sebelumnya. Bambang juga mengingatkan, Presiden Prabowo perlu menunjukkan breakaway politik yang tegas dari era Jokowi.
Bambang menegaskan, pengangkatan dan pencopotan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden sesuai UU, dan tidak harus menunggu usia pensiun.
“Presiden bisa mengganti Kapolri setiap saat, seperti SBY yang mengganti Sutarman 9 bulan sebelum pensiun, atau Dai Bachtiar yang dicopot meski masa pensiunnya masih 3 tahun lagi,” jelasnya.
Bambang mendorong Presiden Prabowo meniru pola seleksi seperti era Presiden ke-6 SBY, yaitu dengan mengutamakan track record penugasan lengkap, dua kali menjabat sebagai Kapolda, termasuk di Polda tipe A+.
“Bukan malah menurunkan standar dengan memilih jenderal yang belum pernah jadi Kapolda atau cuma sekali. Kalau begitu, kredibilitas Polri bisa makin luntur,” tegasnya.
Dalam konteks saat ini, Bambang menyebut dua nama jenderal bintang tiga yang memenuhi kriteria ala SBY: Komjen Fadil Imran dan Komjen Wahyu Widada.
Namun, ia memberi catatan khusus:
“Wahyu Widada lebih berjarak dari politik dibanding Fadil. Zaman SBY, Soetanto juga tak pernah jadi Kapolda Metro. Artinya, tidak ada keharusan eks Kapolda Metro jadi Kapolri,” bebernya.
Bambang menilai rekam jejak yang terlalu lekat dengan politik kekuasaan justru bisa menjadi beban dalam upaya reformasi internal kepolisian.
Di tengah tuntutan publik terhadap profesionalisme dan netralitas aparat, pergantian Kapolri bukan hanya soal nama, tapi juga soal arah dan komitmen pemerintahan baru. Apakah Prabowo akan tetap memainkan figur lama, atau mengambil jalan berbeda?
“Kalau ingin sungguh-sungguh benahi Polri, ya harus mulai dari pucuknya,” tutup Bambang.
