Karimun Usman bersama Irwandi Yusuf
Banda Aceh — Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly diminta agar dapat memindahkan mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf untuk menjalani sisa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Provinsi Aceh.
Terkait usulan pemindahan Irwandi Yusuf ke Aceh, mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Karimun Usman mengaku dirinya sudah mengirimkan surat ke Menkumham.
Dalam pengantar suratnya, Karimun menulis, “Kami salah satu pendukung Irwandi – Nova. Maka mengingat Putusan Kasasi Irwandi Yusuf di Mahkamah Agung sudah inkrah, maka dia dipindah dari rumah tahanan KPK ke Lapas Suka Miskin Bandung”.
“Ini tempat yang pernah memenjarakan Bung Karno oleh penjajah Belanda. Setelah itu Soekarno dikenal sebagai pahlawan Proklamator. Kami meminta dengan hormat, kepada Menkumham Bapak Yasonna Laoly, karena masalah pindah-memindahkan seseorang yang dalam masa tahanan di manapun dan kemana pun wewenangnya adalah Menteri Hukum dan HAM,” begitu antara lain petikan dari surat Karimun Usman, yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM itu.
“Saya sudah kirimkan surat kepada Menkumham, agar Pak Irwandi Yusuf dipindahkan dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Banda Aceh. Karena kita ketahui masalah pindah memindah seseorang terpidana untuk menjalani hukumannya dimanapun dan kemanapun, pejabat yang paling berwenang adalah Menkumham,” ujar Karimun Usman di Jakarta, Sabtu (9/5) siang.
Politisi senior Aceh yang kini dipercayakan Ketua Pertimbangan PDI Perjuangan Aceh itu mengatakan usulan pemindahan Irwandi ke Aceh setelah mempertimbangkan berbagai hal, antara lain, Irwandi Yusuf adalah sebagai tokoh dalam proses perdamaian Aceh yang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005. Ia dinilai banyak berjasa dalam pembangunan Aceh.
Sebagai pendukung terdepan Irwandi pada Pilkada 2017 yang lalu, Karimun menjelaskan bahwa Irwandi adalah sosok yang juga memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia khususnya di tanah rencong ini.
“Terlepas Irwandi dituduh sebagai seorang koruptor, akan tetapi dia adalah sebagai tokoh perantara (penerjemah) dalam proses perdamaian Aceh, antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah RI yang difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia Martty Ahtisaari di Helsinki, yang populer disebut MoU Helsinki pada 15 Augustus 2005,” ungkap Karimun.
