Pemerintah telah menulis aturan baru yang menurutnya diperlukan untuk memberantas berita palsu dan ujaran kebencian, serta mengancam akan memblokir perusahaan media sosial mana pun yang tidak terdaftar.
Hingga tengah malam Kamis lalu, 26 platform telah ditutup, menurut media lokal.
Namun, para penyelenggara mengatakan protes yang menyebar di seluruh negeri tidak hanya terkait larangan media sosial, tetapi juga mencerminkan frustrasi generasi atas minimnya peluang ekonomi.
Tingkat pengangguran pemuda berusia 15-24 tahun di Nepal mencapai 20,8 persen pada tahun 2024, menurut Bank Dunia.
Sementara itu, sebuah gerakan daring yang viral menentang “Nepo Kids” atau anak-anak politisi yang memamerkan gaya hidup mewah mereka memicu kemarahan lebih lanjut dengan menyoroti kesenjangan antara mereka yang berkuasa dan rakyat Nepal biasa.
Perekonomian Nepal sangat bergantung pada uang yang dikirim pulang oleh warga Nepal yang tinggal di luar negeri. Lebih dari sepertiga (33,1 persen) PDB Nepal berasal dari remitansi pribadi, menurut Bank Dunia, angka yang terus meningkat selama tiga dekade terakhir.
“Semua warga Nepal muak dengan korupsi. Setiap pemuda pergi ke luar negeri. Jadi, kami ingin melindungi pemuda kami dan memperbaiki perekonomian negara,” kata seorang pengunjuk rasa.
Protes kemudian berubah menjadi kekerasan pada hari Senin(8/9/2025) ketika para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di kompleks parlemen di Kathmandu.
Polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata ke arah ribuan pengunjuk rasa muda, banyak diantaranya mengenakan seragam sekolah atau perguruan tinggi.
Para pengunjuk rasa membakar sebuah ambulans dan melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru hara yang menjaga gedung legislatif, mengutip seorang pejabat setempat.
“Polisi menembak tanpa pandang bulu,” kata seorang pengunjuk rasa kepada kantor berita India ANI.
Para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal dan membakar gedung tersebut, menurut seorang pejabat. Pembakaran gedung parlemen itu terjadi setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri menyusul tindakan keras mematikan terhadap demonstrasi antipemerintah.
